HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Walikota Palembang, Drs Ratu Dewa secara resmi lakukan penandatanganan nota kesepakatan / Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala BPS kota Palembang yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru dan Kepala BPS Republik Indonesia (RI), Amalia Adininggar Widyasanti di Griya Agung Palembang, Jumat (12/09)
Diketahui, bahwa penandatanganan tersebut dilakukan setelah dilakukannya juga Penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumsel dengan Kepala BPS RI.
Tidak hanya Walikota Palembang, penandatanganan nota kesepakatan tersebut juga dilakukan oleh seluruh Kepala Daerah (Walikota/Bupati) se-Sumatara Selatan terkait penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru dalam sambutan menyampaikan, bahwa saat ini hanya dua Provinsi yang baru melakukan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, yakni Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.
“Saya mengajak Bupati dan Walikota bersama BPS menandatangani nota kesepakatan ini agar kita diberikan Dashboard yang jelas. Karena dalam setiap langkah tentu kita harus butuh data,” kata Herman Deru.
Herman Deru juga meminta kepada BPS seluruh Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan untuk pro aktif dalam menyampaikan data dan saran kepada daerah masing masing.
“Karena tidak mungkin kita bisa fokus dalam satu program tanpa kita punya data yang akurat,” tegasnya.
“Saya ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Selatan atas komitmen pembangunan yang dilakukan selama ini,” ucap Herman Deru.
Sebelumnya, Walikota Palembang, Drs Ratu Dewa juga telah menegaskan komitmennya untuk mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang dalam proses pengambilan data di lapangan.
Diketahui bahwa, langkah tersebut dilakukan guna memastikan informasi yang dihimpun akurat, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Diketahui bahwa, langkah tersebut dilakukan guna memastikan informasi yang dihimpun akurat, sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
