HALOPOS.ID|SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mengakselerasi langkah untuk menjadikan wilayahnya sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di Jawa Timur. Langkah awal yang digagas Bupati Sidoarjo adalah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Kewajiban Sertifikasi Halal bagi seluruh pelaku usaha makanan dan minuman.
Melalui surat edaran ini, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn , secara tegas mengimbau agar semua pelaku usaha kuliner, baik skala mikro hingga besar, segera mengurus dan memiliki Sertifikat Halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Imbauan tersebut tidak hanya bersifat anjuran moral, namun juga sebagai bentuk implementasi konkret Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional,” tegas Subandi , Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar Pemkab dalam membangun ekosistem pariwisata yang ramah, bersih, dan menjamin kenyamanan wisatawan, terutama wisatawan muslim. Subandi menyebut bahwa tren wisata halal terus berkembang secara global dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling cepat.
“Wisatawan muslim kini lebih selektif dalam memilih tempat makan, tempat tinggal, dan layanan selama mereka berwisata. Dengan jaminan halal yang jelas dan legal, maka Sidoarjo dapat menjawab kebutuhan itu dan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” lanjutnya.
Dalam pandangan Subandi, keberadaan sertifikasi halal bukan hanya memberi jaminan dari sisi keagamaan, namun juga mampu menjadi penguat branding dan nilai tambah produk kuliner di mata konsumen. Terlebih, banyak produk UMKM makanan-minuman di Sidoarjo yang sebenarnya telah memenuhi kaidah halal, namun belum memiliki pengakuan secara formal dari lembaga yang berwenang.
“Produk-produk UMKM kita itu sebenarnya banyak yang sudah halal secara praktik, tapi belum disertifikasi secara resmi. Nah, ini yang harus kita bantu fasilitasi. Jangan sampai UMKM kita kalah bersaing hanya karena masalah administratif,” ungkapnya.
Pemkab Sidoarjo, kata Subandi, berkomitmen untuk tidak membiarkan pelaku usaha kecil berjuang sendirian. Untuk itu, dirinya menginstruksikan sejumlah OPD terkait agar memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi proses pengurusan sertifikat halal bagi para pelaku usaha.
Adapun dinas-dinas yang telah disinergikan antara lain: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, hingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
“Kami tidak hanya mengeluarkan edaran lalu berhenti di situ. Kami siapkan sistem dukungan yang jelas, supaya pelaku usaha tidak kesulitan. Pemkab akan hadir dan mendampingi,” tambahnya.
Guna mempercepat implementasi SE tersebut, Subandi juga memberi arahan khusus kepada para Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar turut aktif dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat. Para kepala wilayah diminta menjadi agen informasi sekaligus penggerak program di lapangan.
“Saya minta seluruh aparatur wilayah, dari camat sampai RT/RW, untuk tidak pasif. Ini agenda besar, harus dijalankan bersama. Sosialisasi harus masif, dan kita beri kemudahan pada masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi halal,” tegasnya.
Subandi optimistis, jika gerakan ini dijalankan secara terstruktur dan menyeluruh, maka hasilnya akan sangat signifikan. Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan, mayoritas produk kuliner di Sidoarjo telah tersertifikasi halal, terutama yang berada di kawasan strategis wisata dan sentra kuliner.
“Kalau semua bergerak, saya yakin kita bisa. Minimal tempat makan di jalur-jalur utama dan sekitar destinasi wisata sudah bersertifikat halal. Itu akan menjadi magnet wisata baru bagi Sidoarjo,” ungkapnya.
Konsep wisata halal yang digaungkan Subandi tidak hanya sebatas pada makanan, namun juga mencakup seluruh layanan pariwisata. Mulai dari fasilitas ibadah yang layak di tempat wisata, penginapan ramah keluarga muslim, hingga promosi wisata yang bersih dan sopan.
Pemkab juga mulai memetakan destinasi-destinasi unggulan yang akan dikembangkan dengan pendekatan halal tourism. Beberapa titik yang masuk prioritas antara lain Kampung Batik Jetis, Alun-Alun Sidoarjo, Sentra UKM Cemilan dan Oleh-Oleh, serta Wisata Bahari di kawasan Timur Sidoarjo.
“Wisata halal itu bukan wisata agama. Ini soal kenyamanan dan kepastian layanan sesuai syariat. Banyak negara maju sudah mengembangkan ini. Kita harus bergerak cepat kalau tak ingin tertinggal,” kata Subandi.
Ia juga berharap pelaku industri pariwisata mulai menyesuaikan layanan mereka, termasuk dalam aspek periklanan, kebersihan, dan fasilitas keluarga. Semua ini akan menjadi satu kesatuan dalam membentuk citra Sidoarjo sebagai destinasi yang aman, nyaman, sehat, dan beretika.
Menariknya, Bupati Subandi juga membuka peluang untuk memberikan bantuan biaya sertifikasi halal secara gratis, khusus bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Bantuan ini sedang dibahas bersama instansi teknis dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.
“Saya tahu bahwa biaya bisa jadi kendala utama bagi UMKM. Maka saya minta OPD terkait segera susun mekanisme bantuan. Kalau bisa digratiskan atau minimal disubsidi, itu lebih baik,” jelas Subandi.
Ia juga menyampaikan bahwa pembiayaan bisa bersumber dari berbagai skema, termasuk CSR perusahaan, APBD, hingga kolaborasi dengan lembaga filantropi dan keagamaan. Dengan demikian, proses sertifikasi halal tidak menjadi beban, melainkan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha.
Dengan meningkatnya standar layanan wisata halal, Subandi menilai bahwa Sidoarjo juga akan semakin menarik di mata investor, khususnya yang bergerak di sektor kuliner, pariwisata, dan industri kreatif. Ia berharap akan muncul banyak usaha baru, yang secara langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau kita bisa jamin layanan halal, maka akan ada investor restoran, kafe, bahkan hotel syariah yang tertarik datang. Ini bisa membuka banyak peluang kerja bagi warga,” terangnya.
Selain itu, Subandi juga berencana memasukkan aspek halal sebagai salah satu indikator dalam penilaian destinasi wisata unggulan di tingkat kabupaten.
Di akhir keterangannya, Bupati Subandi mengajak semua elemen masyarakat, baik pelaku usaha, tokoh agama, komunitas pemuda, hingga media, untuk ikut mendukung gerakan sertifikasi halal dan pengembangan wisata halal ini.
“Saya percaya, kalau kita bergerak bersama, maka Sidoarjo bisa menjadi pelopor wisata halal di Jawa Timur. Ini bukan soal regulasi semata, tapi soal bagaimana kita membangun peradaban yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Sidoarjo tak hanya memperluas pasar produk kuliner lokal, namun juga bersiap memasuki arena kompetisi pariwisata modern yang menempatkan kualitas, kepercayaan, dan kenyamanan sebagai nilai utama. (ADV)
