JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan program vaksinasi covid-19 skema mandiri atau berbayar bagi masyarakat akan berlaku tahun depan. Kendati begitu, pemerintah juga tetap memberikan vaksinasi secara gratis melalui pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai oleh APBN. Juga untuk tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” ungkap Ani, sapaan akrabnya saat Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I 2021-2022, Selasa (24/8).
Hal ini dimaksudkan untuk mengejar target kekebalan komunal (herd immunity). Lebih lanjut, ia mengklaim pemerintah telah berhasil mencapai realisasi vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari pada Juni lalu.
“Pemerintah telah meminta agar seluruh pelibatan pemda, personil TNI, Polri, dan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi seluruh vaksinasi,” imbuhnya.
Selain mempercepat vaksinasi, bendahara negara mengatakan pemerintah juga terus berusaha menjaga ketersediaan stok dan harga vaksin di dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui kerja sama bilateral dan multilateral serta mempercepat produksi vaksin di dalam negeri.
Kendati begitu, ia tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai rencana program vaksin mandiri itu. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan seluruh pemberian vaksin covid-19 akan dilakukan secara gratis kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang mandiri atau berbayar.
Keputusan ini diambil Jokowi karena rencana vaksin mandiri menuai pro dan kontra di masyarakat. Vaksin mandiri tersebut merupakan program Vaksin Gotong Royong yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kadin Indonesia maupun disalurkan oleh PT Kimia Farma Tbk.
“Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan. Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Juli lalu.
