HALOPOS.ID|PALEMBANG – Masa kepemimpinan sejumlah kepala daerah di Sumsel bakal habis di penghujung tahun ini. Menghadapi situasi itu, Pemprov Sumsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Penyusunan diawali dengan menggelar konsultasi publik pada, Rabu (11/1), di Hotel Aryaduta Palembang kemarin.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, ada sebanyak 8 daerah yang nantinya akan habis masa kepemimpinannya di 2023. Sehingga, akan terjadi kekosongan kepemimpinan hingga nantinya akan dilantik kepala daerah yang baru.
Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, dirancanglah RPD sebagai rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Herman Deru mengatakan rancangan RPD nantinya tetap mengedepankan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama.
“Tetap ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman Deru usai menghadiri Konsultasi Publik.
Herman Deru meminta seluruh stakeholder agar berperan aktif memberikan masukan terhadap RPD 2024-2026.
“Sehingga dokumen RPD Provinsi Sumsel 2024-2026 sempurna,” kata dia.
Deru menilai bahwa untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, maka diperlukan proses yang baik dan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
“Tak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, sehingga ada rasa memiliki yang tinggi terhadap pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengatakan, pihaknya telah merancang tiga tema besar dalam RPD. Tema tersebut telah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta isu-isu penting yang akan dihadapi di waktu mendatang.
Dia memaparkan tema pembangunan Sumsel pada 2024, yakni peningkatan reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, untuk pembangunan pada 2025 mengusung tema penguatan daya saing daerah menuju Sumsel yang unggul dan terdepan. Sementara tema pembangunan 2026 adalah pemantapan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Penyusunan RPD Sumsel disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD, serta memerhatikan analisis, sasaran pokok, dan arah kebijakannya,” kata dia.
Regina menekankan bahwa rencana pembangunan itu juga memerhatikan isu strategis aktual yang terjadi di Sumsel.
Direktur ICRAF Indonesia Sonya Dewi mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan konsultasi publik RPD 2024–2026.
“Kajian terhadap pembangunan Sumatera Selatan selama 20 tahun terakhir telah memperlihatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan juga berbagai tantangan yang perlu diantisipasi,” katanya.
Menurut Sonya ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di Sumsel pada masa yang akan datang, mulai dari isu lingkungan hingga penguatan peran aktif perempuan.
“Perlu ada intervensi strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan, seperti pengendalian emisi karbon berbasis lahan dan pengelolaan bentang lahan yang berketahanan iklim,” tandasnya.
