Selamat! Banyuasin Raih Terbaik II Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Sumsel 2026

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Banyuasin berhasil meraih penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, SP, MM, dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, pada kegiatan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11).

Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah” tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan penataan ruang dengan arah pembangunan daerah. Rakor ini juga disertai Kadis PUPR Banyuasin Ir. H.Mohd. Riyan AS, ST, MM, IPM., Asean Eng dan Plt. Sekdis Kominfo-SP Gusti, S.Kom

Wabup Netta menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, penghargaan Terbaik II tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang di Banyuasin.

” Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan. Tak lupa saya sampaikan selamat kepada PUPR Banyuasin,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netta menegaskan bahwa penataan ruang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tata ruang.

Pada kesempatan lain, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya pembatasan sosialisasi tata ruang kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan pemanfaatan lahan akibat minimnya informasi.

Herman Deru juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah serta memperhatikan penetapan kawasan konservasi dan pengendalian alih fungsi lahan.

” Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus dibarengi dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar mereka memahami peruntukan lahan sebelum melakukan pembangunan. Kita perlu mengingatkan agar masyarakat tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap ketentuan tata ruang”, ujarnya.

Oleh karena itu, penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi prestasi, tetapi juga dorongan untuk mewujudkan pembangunan Banyuasin yang selaras dengan kebijakan tata ruang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Laporan : Lana