HALOPOS.ID|JAKARTA – Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak penentuan. MPR RI sudah menetapkan jadwal sidang paripurna, sementara Presiden Prabowo Subianto diminta segera menyodorkan dua nama pengganti.
Sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026) di Gedung Senayan, Jakarta.
Kepastian itu muncul dari rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, forum tersebut juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo agar dua nama calon segera disampaikan.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.
Untuk mengawal proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi persyaratan calon wakil presiden. Tim ini beranggotakan 36 orang dan akan diketuai oleh salah satu pimpinan MPR.
Proses ini berjalan setelah Gibran menyerahkan surat berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR saat itu berlangsung sekitar 20 menit.
Di tengah tenggat waktu tersebut, Partai Gerindra membeberkan kriteria yang dipakai Prabowo dalam memilih dua nama tersebut.
Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan Prabowo tidak mencari sosok sekadar pelengkap pemerintahan. Yang dicari adalah figur yang bisa langsung bekerja dan mengeksekusi program.
“Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet,” ujar Sugiat, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Sugiat, dua nama yang diajukan ke MPR dipilih berdasarkan rekam jejak dalam menjalankan program, kemampuan membantu tugas kenegaraan Presiden, hingga chemistry dan loyalitas.
Kandidat tersebut juga harus memahami betul agenda strategis pemerintah, terutama soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi.
Selain itu, sosok terpilih diharapkan mampu menjadi jembatan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan.
Tak kalah penting, Prabowo juga mempertimbangkan aspek keterwakilan wilayah dan generasi, agar figur yang dipilih dapat merangkul seluruh elemen bangsa.
“Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi,” tuturnya.
Meski kriteria sudah jelas, Prabowo tetap membuka musyawarah dengan pimpinan partai koalisi untuk mendengarkan masukan dan menjaga soliditas pemerintahan.
Laporan : Redaksi
