PHALOPOS.ID|ALEMBANG – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan senilai total Rp286,27 miliar terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012–2016.
Penyitaan dilakukan secara serentak sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026), disertai pemasangan plang tanda penyitaan di sejumlah lokasi di Aceh, Sumatera Selatan, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi didampingi Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H, Mewakili Kabid Humas Polda Sumsel, Kompol I Putu Wijaya, dan Kasubdit 1 Penindakan memaparkan, dari total aset yang disita, sebanyak 38 objek berada di wilayah Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar.
Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Selain itu, penyidik menyita satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Enam objek lainnya tersebar di Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.
Ahmad Yusuf menjelaskan, pemasangan plang dilakukan untuk menandai status hukum aset yang telah disita. Langkah tersebut bertujuan mengamankan aset agar tidak dialihkan selama proses penyidikan dan penanganan perkara berlangsung.
Dia menegaskan, nilai Rp286,27 miliar merupakan estimasi nilai aset yang telah disita. Sementara itu, pemulihan kerugian keuangan negara akan mengikuti proses hukum perkara tersebut.
Kasus ini berawal dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology. Dalam penyidikan, ditemukan dugaan bahwa proses pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.
Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan yang sebelumnya bermasalah, termasuk kewajiban PT Duta Sarana Tehnology, sehingga seolah-olah masih dalam kondisi lancar.
PT Maxima Inti Finance tercatat menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.
Namun, penyidik menduga dokumen serta jaminan yang menjadi persyaratan pencairan tidak diperiksa secara memadai. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.
Perkara ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Dalam proses penyidikan, Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni lima orang dari unsur LPEI berinisial FH, NH, HH, DSD, dan IS, serta DM yang merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa terjadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai 43.617.739 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS.
Penyidik Kortastipidkor Polri selanjutnya akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut guna mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Dalam penanganan perkara ini, Polri menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka selama proses hukum berlangsung.
Laporan : Wan
