HALOPOS.ID|MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti lambannya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumut. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota tidak lagi menunda-nunda pembangunan MPP di wilayahnya.
Bobby menilai, keberadaan MPP sangat penting untuk mempermudah warga mengurus berbagai layanan pemerintahan dalam satu tempat. Apalagi saat terjadi bencana, MPP bisa menjadi pusat pemulihan layanan agar masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar tanpa hambatan.
Pesan itu disampaikan Bobby dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana, yang digelar bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan para kepala daerah, Bobby membeberkan data yang cukup memprihatinkan. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut tercatat sebagai provinsi dengan jumlah MPP paling sedikit, padahal dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, Sumut termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa.
“Dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif. Ini harus kita kejar bersama,” ujar Bobby.
Pemprov Sumut sendiri menargetkan tiga MPP baru bisa diresmikan sebelum akhir tahun 2026. Ketiganya berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias. Dengan tambahan tersebut, total daerah yang memiliki MPP menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen dari seluruh daerah di Sumut.
Dalam arahannya, Bobby menegaskan pembangunan MPP tidak harus dimulai dari gedung baru yang megah dan mahal. Pemerintah daerah justru didorong memanfaatkan gedung aset yang sudah ada agar lebih cepat dan efisien.
Ia juga meminta agar lokasi MPP dipilih di tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, bukan di ujung wilayah yang sulit diakses. Selain lokasi, kelengkapan layanan menjadi hal utama yang harus terus ditambah.
“Jangan berorientasi pada megahnya gedung. Yang penting lokasinya strategis dan layanannya lengkap. Kalau baru bisa 20 atau 50 layanan, terus ditingkatkan hingga 100 layanan dalam satu gedung,” kata Bobby.
Bobby juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu percepatan pembangunan MPP secara bertahap.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto mengingatkan bahwa bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan pelayanan publik. Padahal, di saat bencana, masyarakat justru sangat membutuhkan kehadiran pemerintah.
“Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, yang paling dibutuhkan masyarakat harus bisa kembali berjalan normal secepat mungkin,” tegas Purwadi.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi wajah birokrasi di mata masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) mendorong budaya birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
“Rumus kepercayaan masyarakat itu sederhana, ketulusan melayani dan kecepatan merespons. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, tapi pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk lewat sistem jemput bola untuk warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Budi Setiawan, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran perangkat daerah terkait.
(Susanti MS)
