HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan APBD 2027 akan difokuskan untuk pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat, bukan untuk belanja yang bisa ditunda.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang saat menjawab Pandangan Umum delapan fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda APBD 2027, dalam Rapat Paripurna XLIV di DPRD Sumsel, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto. Menurutnya, jawaban eksekutif penting untuk menyelaraskan persepsi legislatif dan eksekutif.
Menjawab sorotan Fraksi Gerindra dan Demokrat soal keuangan daerah, Cik Ujang menegaskan Pemprov akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi.
Untuk sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bapenda Sumsel mengandalkan Aplikasi Signal, Aplikasi Siguntang, dan program jemput bola Samsat Menyapa.
“Optimalisasi PAD dan efisiensi belanja tetap jalan. Yang dikurangi itu belanja nonprioritas yang bisa ditunda, bukan pelayanan publik,” tegas Cik Ujang.
Soal infrastruktur, merespons apresiasi Gerindra atas capaian Sumsel peringkat 7 nasional dan peringkat 2 Sumatera dalam kualitas infrastruktur, Wagub memastikan pembangunan akan digeser ke wilayah terpencil dan tertinggal yang masih sangat membutuhkan.
Di sektor pendidikan, menjawab Fraksi NasDem, Pemprov akan merehab dan membangun gedung sekolah baru lewat APBD dan APBN program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Sementara untuk kesehatan, Pemprov menjamin keberlanjutan JKN bagi warga miskin lewat padan data dengan BPJS Kesehatan, serta mengoptimalkan puskesmas lewat program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk deteksi dini.
Menjawab Fraksi Golkar soal karhutla, Pemprov melalui BPBD menyiapkan langkah pencegahan berlapis, mulai dari pemetaan wilayah rawan, sosialisasi, pemantauan hotspot satelit, hingga penyiapan sumber air.
“Prinsip kami jelas, api kecil harus segera dipadamkan sebelum membesar. Darat jadi tulang punggung, water bombing disiagakan untuk wilayah sulit dijangkau,” pungkas Cik Ujang.
Laporan : Adi
