HALOPOS.ID|PALEMBANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Selatan memberikan catatan kritis terhadap Rancangan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027. Dua pekerjaan rumah besar yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah dan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional.
Pandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Aswan Mufti dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Sumsel TA 2027.
“Penyusunan RAPBD sejatinya harus mampu menyelesaikan masalah secara terarah dan terukur. Masalah Sumsel di antaranya adalah tingkat IPM yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi,” ujar Aswan, Senin (5/10/2026).
IPM Naik, Tapi Masih Papan Bawah di Sumatera
Berdasarkan data yang dipaparkan, IPM Sumsel tahun 2025 sebesar 74,76 atau peringkat ke-21 dari 38 provinsi secara nasional. Angka itu naik dari tahun 2024 sebesar 73,84.
Namun secara regional, posisi Sumsel masih tertinggal yakni urutan ke-9 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Bahkan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan baru 65,47 atau kategori Tunas Muda versi Rapor Pendidikan Indonesia 2025.
Sementara tingkat kemiskinan Sumsel semester I 2026 tercatat 9,5 persen. Turun dibanding 2025 sebesar 10,5 persen dan 2024 sebesar 10,04 persen, namun masih di atas rata-rata nasional.
Di sisi lain, sektor infrastruktur mencatat prestasi dengan menempati peringkat ke-7 nasional dan peringkat ke-2 di Sumatera sebagai provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik berdasarkan data GoodStats 2025.
4 Catatan Tegas Gerindra untuk APBD 2027
Fraksi Gerindra menyampaikan 4 poin penting:
1. APBD Harus Solutif. Di tengah pendapatan daerah yang menurun, APBD 2027 harus benar-benar menjadi instrumen keuangan yang menjawab masalah aktual masyarakat.
2. PAD Jangan Hanya Andalkan Pajak Kendaraan. Kepatuhan pajak kendaraan bermotor baru 30 persen atau 1,2 juta dari 4 juta kendaraan terdaftar. Pola penagihan dinilai masih cara lama seperti pemutihan dan penghapusan denda. Gerindra mendesak Bapenda Sumsel lebih kreatif, inovatif dan adaptif.
3. Maksimalkan Potensi Sawit. Dengan luas lahan sawit 1,224 juta hektare atau terluas ke-6 di Indonesia, Gerindra mendorong Pemprov segera membuat database perkebunan sawit yang valid terkait luasan dan produksi CPO sebagai dasar penentuan dana bagi hasil (DBH) sawit.
4. Jaga Kualitas Belanja. Gerindra mendorong pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD dan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja modal minimal 40 persen sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022. Belanja juga wajib sinkron dengan visi ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Gerindra meminta Pemprov merinci persentase belanja untuk ketahanan pangan dan energi dalam RAPBD 2027 agar APBD benar-benar mampu mendongkrak IPM, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan : NT
