HALOPOS.ID|PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dapat kembali mempertimbangkan kondisi fiskal dan kebutuhan riil pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Ratu Dewa menanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026).
“Siapapun yang dipilih oleh Presiden, kita dukung. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Ratu Dewa kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Namun, di balik pergantian tersebut, Pemkot Palembang menyoroti besarnya pemangkasan TKD yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Ratu Dewa menyebut Palembang mengalami pengurangan sekitar Rp485 miliar.
“Transfer keuangan daerah kita cukup tinggi pengurangannya. Untuk Palembang sendiri pengurangannya sekitar Rp485 miliar,” ujarnya.
Menurut Ratu Dewa, potongan sebesar itu memaksa Pemkot harus menyesuaikan kembali sejumlah rencana pembangunan dan kegiatan pemerintahan.
“Kalau potongannya sampai Rp485 miliar, tentu ini membuat kita cukup sulit untuk melakukan pembangunan dan kegiatan lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, di tengah fiskal yang ketat, Pemkot harus lebih selektif menentukan prioritas. Sementara kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi, mulai dari pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan penanganan lingkungan.
Karena itu, Ratu Dewa berharap kebijakan TKD 2027 tidak hanya melihat kemampuan fiskal pusat, tetapi juga kondisi masing-masing daerah.
“Harapan kita potongan transfer keuangan daerah, khususnya untuk Palembang, jangan sebesar itu,” ujarnya.
Ia secara khusus menitip pesan kepada Menkeu baru.
“Kita minta kepada Menteri Keuangan yang baru, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Jangan sampai kemampuan daerah untuk membangun menjadi semakin terbatas karena transfer yang berkurang terlalu besar,” kata Ratu Dewa.
“Dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah dapat berjalan,” tutupnya.
Laporan : RN
