HALOPOS.ID|PALEMBANG – Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., berang saat memimpin rapat koordinasi antisipasi genangan menghadapi musim hujan. Penyebabnya, rapat vital yang membahas keselamatan warga itu justru hanya dihadiri staf PPPK sebagai perwakilan salah satu OPD.
Ratu Dewa yang awalnya tidak dijadwalkan memimpin rapat, memutuskan melakukan inspeksi mendadak karena menganggap persoalan banjir sangat krusial jelang puncak musim hujan Oktober mendatang.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa.
Dalam rapat tersebut, Pemkot memfokuskan pada pemetaan dan check and recheck titik rawan genangan.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” jelasnya.
Sejumlah titik protokol yang menjadi perhatian utama antara lain Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa memaparkan kendala di lapangan seperti jalan nasional yang amblas, cross drain terputus, hingga penyempitan saluran drainase. Untuk titik krusial, Pemkot akan menyiagakan pompa portabel dan berkoordinasi dengan Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional..
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Di tengah pembahasan strategis tersebut, suasana rapat sempat memanas. Ratu Dewa naik pitam setelah mengetahui ada Kepala Dinas yang tidak hadir dan hanya mengutus staf PPPK yang dinilai tidak menguasai data teknis dan tidak punya kewenangan mengambil keputusan.
Wali Kota langsung mengusir peserta rapat tersebut dari ruangan. Langkah tegas itu diambil sebagai peringatan bahwa penanganan banjir bukan urusan main-main.
“Ini soal fasilitas publik dan keselamatan warga. Saya butuh pimpinan OPD yang hadir dan paham betul wilayahnya, bukan staf yang tidak bisa memutuskan apa-apa. Kalau tidak serius, jangan ikut rapat,” pungkasnya dengan nada tinggi.
Laporan : RN
