HALOPOS.ID|PALEMBANG – Laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Juni 2026 menunjukkan tren yang lebih terkendali. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), inflasi bulanan tercatat sebesar 0,36 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,61 persen (mtm).
Sementara secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat 2,89 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,61 persen (yoy). Kenaikan tersebut sejalan dengan tren inflasi nasional yang berada di angka 3,34 persen (yoy), naik dari 3,08 persen pada bulan sebelumnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan capaian tersebut menunjukkan stabilitas harga di Sumsel tetap terjaga berkat sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah.
“Stabilitas harga yang terjaga mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan daya beli masyarakat,” ujar Bambang, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, inflasi pada Juni terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti bensin yang menyumbang inflasi sebesar 0,19 persen, bawang putih 0,07 persen, tomat 0,07 persen, bawang merah 0,05 persen, dan beras 0,04 persen.
Kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Sementara itu, kenaikan harga komoditas hortikultura terjadi akibat berkurangnya pasokan sebagai dampak fenomena El Niño yang menyebabkan penurunan produksi. Tekanan inflasi juga dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga selama masa libur sekolah.
Meski demikian, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga emas seiring membaiknya sentimen global, serta normalisasi harga daging ayam ras dan telur ayam ras setelah penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah.
Bambang memperkirakan tekanan inflasi pada Juli 2026 akan cenderung meningkat. Hal itu dipicu tingginya aktivitas masyarakat saat libur sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok pendidikan dan transportasi.
Selain itu, dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta musim kemarau yang diprediksi lebih kering dengan curah hujan rendah juga berpotensi mengganggu produksi komoditas hortikultura.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel terus memperkuat koordinasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Juni 2026, lebih dari 358 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai daerah di Sumsel. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan guna memastikan stok pangan tersedia dan harga tetap sesuai ketentuan.
“Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan,” katanya.
BI Sumsel mencatat hingga Juni 2026 telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut untuk komoditas pangan utama dengan total volume sekitar 47,92 ton.
Selain itu, realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga terus berjalan, di antaranya pasokan 22,67 ton bawang merah dari Sumatera Barat dan 3,68 ton cabai dari Jawa Tengah.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan terus dilakukan melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang kini diperluas dengan melibatkan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan : Rini
