HALOPOS.ID/JEMBER – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempercepat penanganan kemiskinan melalui pembaruan data warga miskin secara terintegrasi dan masif.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat menghadiri Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan nasional itu diikuti berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik, hingga perwakilan dari 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Iwan menilai inovasi yang dijalankan Pemkab Jember layak dijadikan contoh nasional, khususnya dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya tingginya angka kemiskinan, tetapi juga persoalan validitas data dan tumpang tindih program bantuan sosial. Karena itu, langkah Pemkab Jember dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan nasional pada September 2025 berada di level 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sedangkan kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada 2026.
Iwan menegaskan, percepatan pengentasan kemiskinan harus ditopang oleh kualitas data yang kuat, program yang tepat sasaran, serta koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data nasional agar program perlindungan sosial benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dibangun berdasarkan data riil masyarakat di lapangan.
Pemkab Jember saat ini mengembangkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA). Melalui sistem tersebut, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun program CSR perusahaan diharapkan tepat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Yang kami bangun bukan sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima warga yang memang layak sesuai kondisi lapangan,” kata Gus Fawait.
Data BPS mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu warga berhasil keluar dari kategori penduduk miskin.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa. Karena itu, Pemkab Jember memprioritaskan intervensi kepada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat termiskin melalui proses Verifikasi dan Validasi (Verval) DTSEN.
Sebanyak 97.060 kepala keluarga menjadi sasaran prioritas verifikasi, dengan lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi program secara cepat dan langsung.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian nasional adalah keterlibatan lebih dari 20 ribu ASN Pemkab Jember dalam proses validasi data warga miskin secara langsung di lapangan.
Sebelum diterjunkan, para ASN mendapatkan pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verifikasi berjalan sesuai standar nasional.
Proses verval berlangsung selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. Para ASN melakukan ground check dengan mendatangi rumah warga satu per satu guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.
Verifikasi dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai dari kondisi rumah, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
Proses tersebut juga diperkuat dengan teknologi digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time. Sistem ini dinilai mampu mempercepat pembaruan data sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi kebijakan pemerintah.
Hasil verifikasi menunjukkan capaian signifikan. Dari total sekitar 260.087 jiwa Desil 1, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target.
Dari proses tersebut ditemukan sebanyak 16.766 warga masih tercatat hidup padahal telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar Jember namun masih tercantum sebagai penerima bantuan sosial.
Temuan itu menjadi bukti pentingnya pembaruan data secara langsung agar program bantuan sosial tidak salah sasaran.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” pungkas Gus Fawait.
Laporan : Bagus
