HALOPOS.ID|PALEMBANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, SE, MM, menghadiri kegiatan rapat masuk bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/6/2026).
Pertemuan strategi ini menandai dimulainya proses audit formal oleh BPK terhadap penggunaan anggaran daerah. Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Andie Dinialdie menyampaikan bahwa DPRD Sumsel memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK untuk melakukan pengeboran secara objektif dan profesional. Menurutnya, proses pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk menyinari kinerja keuangan daerah demi kepentingan masyarakat luas. ” DPRD Provinsi Sumatera
Selatan
menyambut baik dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini. Andi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan awal pemeriksaan laporan keuangan daerah yang rutin dilaksanakan oleh BPK setiap tahunnya. Melalui entry meeting ini, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah guna mendukung lancarnya proses audit.
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan Direktur Keuangan Negara V Widhi Widayat dijelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman antara BPK dan seluruh jajaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan dokumen serta dukungan koordinasi selama proses audit berlangsung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan audit, sehingga dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan entry meeting ini juga dihadiri oleh pimpinan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan muncul rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Sumatera Selatan pada masa mendatang. (hms/ADV).
