HALOPOS.ID|PALEMBANG — Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Deru, memaparkan evaluasi 10 Program Pokok PKK dalam Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK Sumsel Tahun 2026 yang digelar di Hotel Aryaduta, Kamis (2/4/2026).
Sebelum menyampaikan evaluasi masing-masing Kelompok Kerja (Pokja), Feby Deru mengimbau seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota agar terjun langsung ke lapangan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terbatasnya kegiatan.
“Saya akan turun dan mengecek ke lapangan, apakah para pengurus TP PKK provinsi ini benar-benar melaksanakan tugasnya ke kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam paparannya, Feby Deru menyoroti sejumlah hal pada Pokja II, di antaranya pentingnya pembinaan Rumah Cinta sebagai pilot project, masih lemahnya pemahaman administrasi dan papan data, serta belum meratanya kualitas dan kuantitas kapasitas kader. Ia juga menekankan pentingnya fokus pada pendidikan serta sinergi lintas sektor.
Pada Pokja III, ia mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten/kota telah terlibat dalam program unggulan, prioritas, dan rutin, namun pelaksanaannya belum optimal. Keterbatasan alokasi anggaran dinilai menjadi salah satu hambatan utama, selain pergantian pengurus di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan petunjuk teknis (juknis) dalam penyusunan profil yang komprehensif serta monitoring dan evaluasi (monev) yang konsisten.
Sementara itu, pada Pokja IV, Feby Deru menyoroti pelaksanaan program unggulan melalui pilot project yang belum tepat sasaran di beberapa daerah. Ia menyebut masih adanya kabupaten/kota yang memilih lokus yang sudah baik, bukan berdasarkan prioritas permasalahan.
Selain itu, sosialisasi penanggulangan penyakit seperti TBC, malaria, HIV/AIDS, dan penyakit tidak menular telah berjalan, baik secara tatap muka maupun daring, namun masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas. Di bidang publikasi, TP PKK kabupaten/kota dinilai telah memanfaatkan media sosial, termasuk dalam pelaksanaan lomba posyandu berprestasi dan lomba balita sehat tingkat provinsi.
Tak hanya Pokja, aspek sekretariat dan kelembagaan juga menjadi perhatian. Feby Deru menilai masih banyak kader baru yang belum memahami konsep pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Selain itu, belum semua TP PKK melaksanakan rapat untuk meningkatkan kerja sama, kegiatan jambore masih dimaknai sekadar pertemuan biasa, serta administrasi sering kali tidak dilakukan di sekretariat.
Ia juga menyoroti masih belum optimalnya fungsi sekretariat PKK serta belum meratanya pemanfaatan media sosial oleh seluruh TP PKK.
Sebagai solusi, Feby Deru mengimbau agar TP PKK secara rutin memprogramkan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan rapat kerja (raker) dan rakon di semua tingkatan sebagai sarana peningkatan kapasitas serta pemberian penghargaan kepada kader.
“Kegiatan dokumentasi dan publikasi merupakan keharusan,” tegasnya.
