HALOPOS.ID|PALEMBANG — Rencana penyelenggaraan Car Free Night Atmo atau Pedestrian Atmo di Kota Palembang menuai perhatian dari kalangan pelaku seni. Dewan Kesenian Palembang (DKP) secara resmi menyatakan tidak akan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. DKP menilai skema penyelenggaraan acara belum memberikan ruang yang layak bagi seniman, khususnya dalam hal dukungan pembiayaan bagi talenta yang akan tampil.
Ketua DKP, M. Nasir, didampingi Sekretaris Fadly Lonardo, menegaskan bahwa seni tidak semestinya diposisikan sekadar sebagai pelengkap acara tanpa penghargaan yang memadai.
“Kami berpandangan bahwa kegiatan seni tanpa penghargaan yang layak bagi seniman tidak mencerminkan semangat pembinaan ekosistem seni yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Meski memilih tidak berpartisipasi, DKP tetap membuka ruang bagi sanggar, komunitas, maupun individu yang ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka dipersilakan untuk berkoordinasi langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbud/Dispar) Kota Palembang selaku penyelenggara.
Sikap DKP ini sekaligus menjadi sinyal penting bahwa isu kesejahteraan seniman masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan kebudayaan daerah. DKP mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dulu menyampaikan masukan kepada penyelenggara terkait pentingnya skema yang lebih berpihak pada pelaku seni.
Bagi DKP, penghargaan terhadap karya, waktu, dan keahlian seniman bukan sekadar soal honorarium, tetapi menyangkut martabat profesi dan keberlanjutan ekosistem seni itu sendiri.
Di tengah geliat kota yang terus berbenah menghadirkan ruang publik kreatif seperti Pedestrian Atmo, DKP mengingatkan bahwa pembangunan kebudayaan tidak hanya soal panggung dan keramaian, tetapi juga tentang bagaimana manusia di balik karya tersebut dihargai secara layak.
Harapannya, ke depan akan lahir kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada profesionalitas pelaku seni, sehingga ruang-ruang publik yang hidup juga diiringi dengan ekosistem seni yang sehat.
