HALOPOS.ID|PALEMBANG – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mendapat apresiasi dari DPRD Sumsel. Langkah ini dinilai sebagai strategi efektif untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah dinamika energi global.
Anggota Komisi V DPRD Sumsel Muhammad Toha mengungkapkan bahwa penerapan WFH, khususnya pada hari Jumat berpotensi memangkas penggunaan BBM di wilayah Sumsel secara signifikan.
“Jika diterapkan secara konsisten, kami menghemat BBM bisa mencapai 18 persen. Ini adalah langkah strategi mengingat situasi global yang masih fluktuatif,” ujar Toha, Rabu (1/4/2026).
Politisi PKS ini menilai pengurangan mobilitas ASN melalui skema kerja jarak jauh akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi energi di sektor transportasi. Baginya, kebijakan ini bukan sekadar efisiensi, melainkan bentuk mitigasi pemerintah daerah dalam. menjaga ketahanan energi nasional.
Apalagi, hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mempertahankan harga BBM bersubsidi per 1 April 2026. Dengan stok yang terjaga, langkah penghematan dianggap sebagai upaya preventif yang tepat.
Meski mendukung penuh, Toha memberikan catatan kritis terkait produktivitas. Ia menegaskan bahwa tempat kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“WFH silakan dijalankan, namun pelayanan publik wajib tetap optimal. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan karena urusannya terhambat,” tegasnya.
DPRD Sumsel pun mendorong Pemprov segera merancang skema teknis yang matang, termasuk pembagian tugas yang jelas antara ASN yang bertugas di kantor ( Work From Office ) dan yang bekerja dari rumah.
“Harus ada regulasi yang konkret agar pelaksanaannya di lapangan tetap terukur dan tidak menimbulkan kebingungan,” pungkas Toha. (hms/ADV).
