HALOPOS.ID|MUARA ENIM , — Komitmen dalam mengawal arah pembangunan daerah terus ditunjukkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim. Melalui perwakilannya, Kejari turut ambil bagian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Kabupaten Muara Enim, Selasa (30/3/2026), dihadiri oleh Kasubsi I Bidang Intelijen Haryanto Widjaja, S.H., bersama Jaksa Fungsional Intelijen Muhammad Ad-Dairobi, S.H., mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.
Kehadiran Kejari dalam forum strategis ini menjadi bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Musrenbang tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan Bupati Muara Enim Nomor 000.7.1.3/0556/Bappeda-4/2026 tertanggal 17 Maret 2026.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim, Sekretaris Daerah Ir. Yulius, M.Si., serta jajaran pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan rancangan awal RKPD Tahun 2027.
Selanjutnya, peserta Musrenbang terlibat aktif dalam diskusi, memberikan masukan, serta melakukan penajaman terhadap berbagai usulan prioritas pembangunan.
Musrenbang menjadi wadah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, menampung aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan.
Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana forum terpantau tertib, lancar, dan partisipatif.
Berbagai gagasan strategis yang disampaikan peserta diharapkan mampu memperkaya kualitas perencanaan pembangunan ke depan.
Hasil Musrenbang ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2027.
Pemerintah daerah berharap, perencanaan yang disusun dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kejari Muara Enim, proses pembangunan diharapkan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memiliki landasan hukum dan pengawasan yang kuat
