HALOPOS.ID, SIDOARJO — Mandeknya pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sidoarjo memunculkan tanda tanya besar terhadap arah pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Di tengah potensi yang cukup besar, lambannya pembentukan kelembagaan strategis ini dinilai berisiko menghambat akselerasi promosi dan penguatan destinasi.
BPPD sejatinya memiliki peran penting. Lembaga ini bersifat mandiri dan dirancang sebagai motor promosi pariwisata daerah mulai dari membangun citra destinasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, hingga menjembatani sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Namun, sejak masa kepengurusan sebelumnya berakhir pada 2025, hingga kini kepengurusan baru belum juga mendapatkan pengesahan resmi.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari kalangan pemerhati pariwisata. Suyut, salah satu pemerhati, menilai belum adanya SK baru mencerminkan lemahnya dorongan strategis dalam membangun sektor pariwisata secara serius dan berkelanjutan.
“Pariwisata Sidoarjo butuh energi baru untuk bisa maju. Tidak cukup hanya wacana,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Menurut dia, ada sejumlah elemen mendasar yang harus segera diperkuat agar pariwisata dapat berkembang optimal. Di antaranya political will atau kemauan politik, regulasi yang jelas, hingga penunjukan penanggung jawab teknis program di lapangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kejelasan peran eksekutor promosi seperti BPPD, didukung instrumen pariwisata yang memadai, keterlibatan pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, serta peran media.
“Semua itu harus berjalan bersama, tidak bisa parsial. Kalau salah satu tidak berjalan, sistemnya tidak akan efektif,” tegasnya.
Suyut juga menyoroti bahwa arah misi pengembangan pariwisata daerah belum tergarap secara optimal. Ia menilai penguatan branding daerah, peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, aspek pembelanjaan, riset, serta pengembangan destinasi dan usaha pariwisata dinilai masih perlu dirancang lebih matang dan transparan.
“Kalau misi ini tidak dijalankan dengan serius, sulit berharap pariwisata menjadi motor ekonomi daerah,” imbuhnya.
Secara regulatif, keberadaan BPPD telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Tanpa kepengurusan yang sah, fungsi tersebut praktis tidak dapat dijalankan secara optimal karena ketiadaan legitimasi.
Di sisi pemerintah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo memastikan bahwa proses pengesahan masih berjalan. Kepala Dinas Porapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto menyebut, saat ini usulan SK tengah dalam tahap penyempurnaan.
“Usulan SK BPPD masih dalam proses penyempurnaan, mengingat tugas dan fungsi BPPD harus berkolaborasi dengan banyak stakeholder, sehingga ke depan program kerja bisa berjalan secara komprehensif,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp
“Insyaallah setelah libur Lebaran kami akan mengundang semua unsur yang terkait, sehingga peran BPPD bisa optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sidoarjo, Ruli, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai masukan dalam proses penyusunan kepengurusan, termasuk dari kalangan akademisi.
“Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah setelah hari raya kami akan mengundang tim yang diajukan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya penambahan unsur dari perguruan tinggi lokal untuk memperkuat komposisi tim.
“Ada tambahan dari unsur universitas lokal. Alhamdulillah sudah ada nama yang masuk untuk dimasukkan ke dalam tim,” jelasnya.
Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian terkait target waktu pengesahan SK maupun tahapan finalisasi kepengurusan BPPD tersebut.
Situasi ini menempatkan sektor pariwisata Sidoarjo pada persimpangan. Di satu sisi, terdapat potensi dan dukungan anggaran yang cukup. Namun di sisi lain, keterlambatan penguatan kelembagaan berpotensi membuat berbagai program strategis berjalan tanpa arah yang jelas.
