HALOPOS.ID|PALEMBANG – Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Ilyas Hasbullah, menegaskan, penetapan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2026 tidak realistis.
Hal itu diungkapkannya, usai melaksanakan sidak ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palembang, Selasa (26/1/2026) bersama Wakil Ketua Yudi Danukusuma, anggota Dauli, Hasan Basri, Fahrie Adianto, M Hibbani, M Asywat, dan Harya Pratistha Endi Putra.
Ilyas menilai target sebesar Rp1,96 triliun untuk tahun 2026 tidak didasari oleh perhitungan yang matang alias tidak rasional. Menurutnya ada ketimpangan yang jauh antara realisasi tahun 2025 dengan target baru ditetapkan.
“Berdasarkan data realisasi PAD hingga akhir 2025 adalah Rp 1,5 triliun dari target Rp 1,8 triliun. Bayangkan, 2025 saja dengan target Rp 1,8 tidak tercapai, tiba-tiba tahun 2026 naik jadi Rp 1,96 triliun. Ini tidak realistis. Harus ada hitung-hitungannya. Dasar hitungannya apa menetapkan target ini? Jangan asal naik,” kata Ilyas.
Sebagai seorang akademisi ekonomi, Ilyas meminta agar penetapan kebijakan umum anggaran seharusnya merujuk pada indikator ekonomi yang nyata, seperti, kondisi pertumbuhan ekonomi dan produk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan lain sebagainya.
“Menurut saya, target ini kurang realistis. Kita belum jelas hitung-hitungannya seperti apa. Jangan sampai target ini jauh panggang dari api,” tambahnya.
Selain itu, Ilyas juga membeberkan berbagai kendala, dilapangan, yakni, alat tapping box, dari 1.800 objek pajak, baru sekitar 518 yang terpasang alat, dan hanya 400 yang aktif. Ia menyayangkan adanya aturan yang menghambat pemda untuk melakukan pengadaan alat secara mandiri.
“Kami juga menyayangkan banyak data kadaluarsa, objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih nihil atau tidak diupdate, padahal pemiliknya mampu membayar lebih, agar tidak terjadi kebocoran, kami mendorong digitalisasi penuh. Hasil sidak ini akan dibawah ke rapat, kemudian Komisi II akan memanggil Bapenda kota Palembang untuk melakukan evaluasi menyeluruh, untuk memperbaiki sistem, jangan hanya mengejar angka diatas kertas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda kota Palembang, Marhaen mengatakan, pihaknya menyambut positif kunjungan komisi II DPRD kota Palembang untuk melakukan evaluasi terhadap target PAD Rp 1.96 triliun.
“Kami akan belajar ke Surabaya untuk menggunakan sistem digitalisasi, kami juga akan berupaya semaksimal mungkin mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
