HALOPOS.ID|PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center Kantor Gubernur Sumsel dan menjadi agenda rutin evaluasi pengendalian inflasi nasional sekaligus pembahasan dukungan daerah terhadap program strategis nasional Tiga Juta Rumah tahun 2026.
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah atas komitmen mengikuti rakor pengendalian inflasi secara konsisten.
Mendagri menegaskan bahwa rakor inflasi mingguan merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto, mengingat inflasi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
“Inflasi adalah indikator makroekonomi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan stabilitas harga barang dan jasa serta biaya hidup masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus terus dikoordinasikan secara intensif dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi juga berkorelasi erat dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memberikan atensi penuh terhadap fluktuasi harga di pasar.
Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan bahwa komoditas emas saat ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi akibat dinamika pasar global yang belum stabil. Tren kenaikan harga emas dunia dinilai memberi tekanan cukup besar terhadap inflasi domestik.
“Hampir seluruh komponen penyumbang inflasi menunjukkan tren kenaikan. Kita harus mengantisipasi dengan serius, terutama sektor makanan dan minuman yang menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Kemendagri juga merilis data sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year on year/y-o-y) tertinggi. Mayoritas daerah tersebut merupakan wilayah yang tengah menghadapi bencana alam, khususnya banjir, seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Maluku.
Menurut Mendagri, kondisi bencana alam berpotensi mengganggu distribusi logistik sehingga memicu kenaikan harga di pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan jalur distribusi barang tetap lancar agar pasokan kebutuhan masyarakat terjaga.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas progres dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program strategis nasional Tiga Juta Rumah tahun 2026. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam menyukseskan program penyediaan perumahan demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Sriwijaya.
