HALOPOS.ID|PALEMBANG – Wacana mengenai pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu perdebatan. Di tengah pro dan kontra tersebut, Pengamat Politik senior Sumatera Selatan, Bagindo Togar Butar butar menyuarakan dukungannya agar Pilkada dikembalikan ke mekanisme perwakilan melalui DPRD.
Menurut Bagindo, sistem Pilkada langsung yang berjalan selama ini lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya, terutama terkait cost politik yang sangat tinggi. Namun, sorotan utamanya tertuju pada menjamurnya industri instrumen politik yang dianggapnya hanya bussiness oriented. Dia menilai, Pilkada langsung telah menjadi “ladang basah” bagi para konsultan politik dan lembaga survei.
“Pilkada dipilih DPRD adalah pilihan yang paling tepat, bijak dan rasional untuk kondisi saat ini. Kenapa banyak yang teriak menolak? Karena Pilkada langsung itu melanggengkan para tim sukses dan lembaga survei untuk cari cuan,” ucap Bagindo.
Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini berpendapat bahwa narasi demokrasi yang dibangun dalam Pilkada langsung seringkali disetir oleh angka-angka survei yang berbayar. Ia menyebut bahwa jika mekanisme pemilihan dikembalikan ke DPRD, maka pihak yang paling terpukul adalah mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari industri elektoral tersebut.
“Kalau Pilkada balik ke DPRD, otomatis lembaga survei bakal ‘kehilangan lapak’. Mereka tidak bisa lagi jualan jasa survei elektabilitas atau jasa pemenangan yang harganya miliaran. Jadi wajar kalau mereka yang paling keras menolak wacana ini dengan dalih kemunduran demokrasi, padahal intinya adalah masalah bisnis,” tegasnya.
Bagindo menambahkan, Sila ke-4 Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sejatinya memberikan mandat bahwa demokrasi perwakilan adalah akar budaya bangsa. Pilkada langsung, menurutnya, justru menciptakan demokrasi transaksional yang primitif &brutal di akar rumput.
Dengan dikembalikannya pemilihan ke DPRD, Bagindo meyakini biaya politik bisa ditekan drastis, konflik horizontal di masyarakat bisa diredam, dan kepala daerah bisa fokus bekerja tanpa tersandera hutang budi pada sponsor atau pusing memikirkan pengembalian modal kampanye yang habis disedot oleh biaya perahu, kampanye,operasional,timses& instrumen survey.(*)
