HALOPOS.ID|SIDOARJO– Suasana hangat berubah tajam ketika diskusi kebudayaan di Rumah Budaya S. Karno, Desa Wunut, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Situasi berubah menjadi forum kritik terbuka terhadap arah kebijakan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo. Acara yang berlangsung Kamis, (24/7/2025) , dalam pertemuan terbatas tersebut ,dihadiri oleh beberapa budayawan , dan perwakilan komunitas seni lokal.
Salah satu pernyataan paling tajam datang dari salah satu budayawan yang tidak mau disebutkan namanya. Dalam forum tersebut, tak segan menyebut oknum pejabat yang berpengaruh dalam bidang kebudayaan, sebagai “Oknum perampok” kesenian Sidoarjo.
“ Oknum tersebut telah merampas dan menjadikan kesenian yang dirawat bertahun-tahun oleh Pemkab sebagai alat pemuas birahi kekuasaan. Wayang Gagrag Porong yang diinisiasi para dalang dan seniman dianggap sebagai bagiannya, padahal kami yang menggagas,” tegasnya.
Menurutnya, upaya pelestarian budaya seperti pengembangan Wayang Gagrag Porong justru diambil alih tanpa penghargaan terhadap para penggagas. Bahkan, ia menyebut bahwa dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang disusunnya bersama tim tak pernah ditandatangani Bupati ,diduga karena campur tangan oknum pejabat bidang kebudayaan tersebut.
“Saya tahu betul, karena saya terlibat langsung dalam penyusunan PPKD dan tim inisiasi Wayang Gagrag Porong. Di hadapan Bupati saya diapresiasi, tapi tidak ditandatangani.” lanjutnya.
Sementara itu, salah satu sesepuh budayawan Sidoarjo,mengambil jalur yang lebih tenang tapi tak kalah bernas.
“Sebagai budayawan Sidoarjo, saya berencana akan menanyakan kepada Bupati dan pejabat di bidang kebudayaan ,Budaya Sidoarjo ini mau dibawa ke mana?” tanyanya.
Ia juga memberikan pesan khusus kepada seluruh pelaku budaya di Sidoarjo untuk tetap sabar dan konsisten dalam perjuangan.
“Jangan patah semangat. Kita bareng-bareng terus berjuang. Budaya ini milik rakyat, bukan milik kekuasaan,” ujarnya .
Tak kalah lantang, Ki Umar, Ketua Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB), turut menegaskan sikap organisasinya untuk terus mengawal kebudayaan di Sidoarjo agar tidak dikomersialisasi atau dimonopoli oleh segelintir elite.
“Kami dari BPKB tidak akan tinggal diam melihat kebudayaan Sidoarjo dikooptasi untuk kepentingan kekuasaan. Budaya itu bukan proyek, tapi identitas yang harus dijaga bersama. Jika perlu, kami akan tempuh jalur hukum untuk melawan segala bentuk manipulasi kebudayaan,” tegas Ki Umar.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang mengatasnamakan budaya.
“Kami menuntut Dinas Kebudayaan dan Bupati menjelaskan secara terbuka kepada publik: bagaimana sistem pendanaan, siapa yang terlibat, dan apa hasilnya untuk masyarakat. Kalau ada kebudayaan yang dibajak, itu artinya ada pengkhianatan terhadap leluhur,” Pungkasnya.(*)
