SUMSEL  

Prihatin soal Sejarah, DPRD Akan Bawa ke Paripurna

Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 kota Palembang menggelar reses di kantor Arkeologi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (22/3)
Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 kota Palembang menggelar reses di kantor Arkeologi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (22/3)

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 kota Palembang menggelar reses di kantor Arkeologi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (22/3).

Reses kali ini dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya Mgs Syaiful Padli, Kartak Sas, H Chairul S Matdiah , Dedi Sipriyanto, Prima Salam.

Hadir diantaranya Kepala Kantor Arkeologi Sumsel diwakili arkeolog senior Retno Purwanti dan sejumlah peneliti dan arkeolog, sejarawan seperti Dr Dedi Irwanto, Kemas Ari Panji , budayawan seperti Heri Mastari, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumatera Selatan Merry Hamraeny, S.Pd, M.M, aktivitas lingkungan Ali Goik , Penggagas Komunitas Cagar Budaya Robby Sunata dan lain –lain.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengaku sengaja bersilaturahmi ke Kantor Arkeologi Sumsel untuk duduk bersama  dengan mengangkat budaya Sumsel.

“Kita melihat arkeologi ini adalah  lembaga vertikal namun keberadaannya belum terdengar, belum banyak orang tahu bahwa  disini  Kantor Arkeologi, padahal pada kenyataannya cagar budaya di Sumsel  banyak , kita ingin kantor Arkeologi yang sebentar lagi  dijadikan pusat Brin bisa bermanfaat bagi Sumsel terutama tentang budaya-budaya, cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan ini perlu di lestarikan, jadi dari Dapil 1 kota Palembang tadi menggali banyak hal dan responnya sangat positif,” katanya.

Masalah sejarah di Sumsel menurut politisi Partai Golkar ini sangat memperihatinkan apalagi pelajaran sejarah mau di hapuskan, karena pelajaran sejarah itu baik nasional maupun lokal  harus di informasikan.
“ Kayak dulu ada pelajaran mulok, muatan lokal, ini gunanya agar anak-anak kita tahu tentang sejarah, bagaimana perjuangan para pahlawannya , bagaimana perjuangan pendahulu-pendahulunya  agar  mereka punya motivasi yang sama dengan hal itu ,” katanya.

Anggota DPRD Sumsel dapil 1 kota Palembang yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs  Syaiful Padli mengaku pihaknya banyak mendapatkan aspirasi dan informasi  serta sharing  dari peneliti dan arkeolog, sejarawan, budayawan, guru sejarah , aktivitas lingkungan dan lain –lain dan akan di bawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel.

“ Yang paling penting perjalan bangsa ini tidak terlepas dari sejarah dan temuan sejarah itu salah satunya lewat cagar budaya dan situs arkeologi, maka apa yang disampaikan hari ini sebagian besar  masuk di program Komisi V DPRD Sumsel dan pesan Ketua DPRD Sumsel ini akan dikawal di badan anggaran DPRD Sumsel,” katanya,

Kepala Kantor Arkeologi Sumsel diwakili arkeolog senior Retno Purwanti mengatakan, kedepan kantor Arkeologi Sumsel tidak ada lagi namun akan menjadi kantor bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (Brin)  Republik Indonesia yang sampai saat ini sudah bergabung  berkantor di Kantor Arkeologi adalah kantor Lingkungan Hidup (Badan Kehutanan) yang sebelumnya mereka berkantor di Punti Kayu, Balai Bahasa berkantor di Jakabaring, Balai Riset dan Perikanan Umum.

“ Yang jelas untuk peneliti dan kami ini berjumlah 30 peneliti tapi kami masih menunggu dari beberapa peneliti di kantor dan lembaga dluar itu kemungkinan KKP bergabung ke kami , “ katanya.

Dengan masuknya beberapa peneliti kedepan bisa bersinergi maka arkeologinya tidak nampak lagi.

Selain itu Retno mengaku prihatin dengan kota Palembang yang merupakan kota tertua di Indonesia dan itu ada tanggal lahir, bulan dan tahun lahirnya dimana bulan Juni nanti Palembang berumur 1339 tahun dan situs-situs arkeologi dari masa Sriwijaya di Palembang ada 23 situs.

“ Dimana hasil penelitiannya itu lama  dan intensif selama 10 tahun  tapi yang terjadi  tidak ada komitmen dari dinas terkait, akhirnya situs-situs ini sekarang berubah  menjadi pemukiman, itu yang saya kira saya mendapat curhat  dari teman-teman, ini juga terjadi dimasa-masa kemudian era Kesultanan Palembang Darussalam,” katanya.

Retno mengusulkan kepada Ketua DPRD Sumsel apakah nanti ada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengantisipasi ini.

Sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji menilai DPRD Sumsel merespon baik aspirasi dari berbagai pihak dalam pertemuan tadi.

“Tinggal bagaimana nanti  follow up kedepannya kita maupun dari DPRD Sumsel, misalnya keterkaitan sejarah seperti ada SOP  yang mengatur dalam pembangunan , ketika penggalian ditemukan benda sejarah,” katanya.

Selain itu masalah bantuan dana penelitian untuk para peneliti dan komunitas harus di kongkritkan pihak DPRD Sumsel.

“Banyak sebenarnya yang ingin disampaikan terpenting tidak hanya sebatas reses hari ini saja maka harus ada komunikasi lanjut setelah ini,”katanya. (NT) 

Editor : Herwan