HALOPOS.ID|PALEMBANG – Kebijakan Pemerintah memberlakukan pembelian minyak goreng curah harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi mendapat kritik dari berbagai pihak. Termasuk dari Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Syaifil Padli.
“Tidak akan produktif kebijakan seperti ini,karena bakal memberatkan masyarakat menengah ke bawah,”kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini , Sabtu (2/7).
Dikatakan Syaiful, di tengah masyarakat masih banyak masyarakat yang belum memiliki smartphone, palagi harus membeli migor curah dengan aplikasi. Harusnya, sambung dia, pemerintah melakukan evaluasi sehingga migor tidak langka dan tidak mahal yaitu melakukan distribusi tepat sasaran.
“Selama ini distribusi tidak berjalan dengan baik, begitu juga produksi dari perusahaan, sehingga ini yang menyebabkan migor langka dan mahal,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menolak dengan tegas kebijakan tersebut karena belum dirasakan perlu dan diterapkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Panjaitan ingin agar selama dua minggu masa sosialisasi dan transisi ini dijalankan, masyarakat mulai mencoba sistem baru ini.
“Ini merupakan upaya bersama dari K/L terkait untuk mengurai masalah terkait minyak goreng. Pada tahap awal tentu akan membutuhkan penyesuaian, tapi saya yakin masyarakat pasti bisa cepat beradaptasi dengan sistem baru ini, karena tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” tandas dia. (NT)
Editor : Herwan
