PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) yang dilaksanakan oleh BMKG, dimana Webinar tersebut mengambil tema “BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”. Bertempat di Command Center Kantor Gubernur, Kamis (29/07)
Webinar sekaligus rakor tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan diikuti oleh 2000 peserta yang terdiri dari para Menteri, Pejabat Istana Kepresidenan, Para Kepala Daerah, Bupati dan Walikota Se Indonesia.
Presiden Joko Widodo berpesan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi.
“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo mengingatkan, Indonesia harus meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan mitigasi bencana di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir.
“Dengan tantangan yang semakin meningkat maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi resiko korban jiwa kerusakan dan kerugian harta benda,” tambah Presiden RI.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki resiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya.
Dirinya juga memberikan contoh, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
“Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multi bencana dalam waktu bersamaan,” kata Presiden.
Presiden menyebut frekuensi, durasi, dan intensitas cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat. Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina, sebut Jokowi, pada 1981-2020 cenderung semakin cepat.
“Dua sampai dengan tiga tahunan dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa BMKG harus menjadi acuan bagi semua sektor dalam menginformasikan kondisi cuaca tak hanya itu dirinya juga meminta BMKG untuk bisa mengedukasi masyarakat dan bersinergi dengan segala pihak pemerintah daerah.
“BMKG juga harus menjadi informasi yang menjadi acuan di berbagai sektor Indonesia dan harus membangun sinergi dengan para Menteri, Pemda serta BMKG perlu mengedukasi masyarakat dan juga terus tingkatkan desain manajemen yang ada,” tandas Presiden.
Sementara itu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut kegiatan Rakorbangnas BMKG tahun 2021 yang mengusung tema info BMKG kawal Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh.
“Berdasarkan monitoring BMKG, fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia cenderung makin dinamis, tidak pasti dan ekstrem sehingga risiko kejadian multi bencana geo hidrometeorologi makin meningkat,” ujar Dwi.
Dwi berharap dari Rakorbangnas ini diharapkan dapat mewujudkan sistem dengan pola dan sinergitas dari setiap lembaga pemerintahan, pihak swasta dan juga masyarakat.
“Tujuan dari Rakorbangnas ini adalah untuk mewujudkan sistem melalui upaya mitigasi secara tepat berdasarkan pola dan sinergi yang lebih intensif dan masif antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, media dan masyarakat serta para pihak terkait,” ungkapnya.
