HALOPOS.ID|SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong koperasi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang kokoh dan inklusif. Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menegaskan bahwa koperasi desa atau kelurahan harus menjadi solusi konkret atas persoalan ekonomi warga, sekaligus benteng dari maraknya praktik pinjaman online (pinjol) dan rentenir.
Pernyataan itu disampaikan Mimik saat menghadiri peluncuran nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilakukan Presiden RI secara daring, Senin, 21 Juli 2025. sebanyak 346 KDKMP telah resmi terbentuk, mencakup seluruh wilayah desa dan kelurahan.
“Koperasi ini tidak boleh hanya menjadi simbol kelembagaan. Ia harus hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan rumah tangga warga, dan menjadi pilar ekonomi yang melindungi rakyat dari jeratan pinjol maupun rentenir,” ujar Mimik.
Ia menambahkan, pasca pembentukan koperasi, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala agar koperasi benar-benar berjalan sesuai tujuan awal. “Monitoring rutin sangat penting agar kita tahu secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat dan hambatan apa yang dihadapi koperasi di lapangan,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah, dengan prinsip gotong royong dan kemandirian. Tak hanya sebagai wadah simpan pinjam, koperasi juga diharapkan mampu menopang usaha kecil menengah (UMKM), menggerakkan produksi pangan lokal, serta menjadi simpul distribusi yang adil di tingkat desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang akuntabel. Ia mengingatkan para pengurus untuk menjalankan manajemen sesuai aturan yang berlaku.
“Laporan keuangan yang transparan dan berkala adalah kunci keberlangsungan koperasi. Jangan sampai koperasi hanya aktif di atas kertas, tapi pasif dalam pelayanan ekonomi,” tegas Fenny.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo,Edi Kurniadi memastikan komitmen dukungan terhadap KDKMP.
Edi Kurniadi, menyebut koperasi kini difasilitasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tabungan BRI tanpa setoran awal. Langkah berikutnya adalah memfasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pelatihan bagi seluruh pengurus dan pengawas koperasi.
“Kami ingin koperasi ini tidak hanya berdiri, tapi juga tangguh dan mandiri. Pelatihan kepemimpinan, manajemen usaha, dan literasi keuangan akan kami berikan secara berkelanjutan,” jelas Edi.
Selain itu, Pemkab juga menjalin sinergi dengan lembaga keuangan daerah seperti Bank Delta Artha untuk menyediakan skema pendanaan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) bagi anggota koperasi yang ingin mengembangkan usaha.
Pihak perbankan juga turut menyambut program koperasi ini dengan tangan terbuka. Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sidoarjo, Sudono, menegaskan bahwa BRI mendukung penuh pelaksanaan program KDKMP. Melalui jaringan AgenBRILink yang tersebar hingga pelosok desa, koperasi bisa memanfaatkan layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang.
“Mulai dari tarik tunai, setor, top-up, pembayaran tagihan hingga cicilan, semua bisa dilakukan melalui AgenBRILink. Ini adalah bentuk nyata inklusi keuangan untuk rakyat,” kata Sudono.
Ia juga menyebutkan bahwa koperasi dan UMKM binaannya dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta tanpa agunan, baik untuk sektor mikro maupun ritel.
Dengan terbentuknya ratusan KDKMP di Sidoarjo, Pemkab berharap masyarakat tidak hanya menjadi anggota koperasi secara administratif, tetapi juga secara aktif terlibat dalam gerakan ekonomi berbasis gotong royong. Dalam jangka panjang, koperasi desa diharapkan bisa menjadi alat distribusi keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.(*)
