PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, kebutuhan vaksinasi di Bumi Sriwijaya sampai saat ini sangat terbatas. Pasalnya, provinsi setempat hanya mendapat alokasi vaksin sebanyak 360.000 dosis per bulan. Padahal, animo masyarakat yang ada sangat tinggi.
“Saat uji coba satu juta vaksin per hari kita dapat menyuntik 77.800 dosis dalam waktu sehari. Dengan tenaga kesehatan yang ada kita bahkan bisa menyuntik hingga 100.000 per hari. Hanya saja jumlah dosis yang masuk terbatas,” ungkap Herman Deru, Sabtu (17/7/2021).
Herman Deru mengatakan, penyuntikan vaksin di Sumsel baru mencakup 13 persen masyarakat. Rata-rata mereka yang sudah divaksin adalah tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, UMKM, dan sebagainya.
Proses vaksinasi yang digalakkan sejak Februari hingga Juli ini atau sekitar lima bulan dirasa masih sangat terbatas. Itu lantaran target kekebalan komunal harus tercapai awal 2022 mendatang.
“Sesuai instruksi dari pak Presiden, daerah diminta segera menghabiskan vaksin. Saya katakan vaksin kita sudah dihabiskan, sekarang kita kehabisan vaksin. Vaksinasi dosis pertama sudah 13 persen sedangkan dosis dua baru enam persen,” papar Deru.
Deru telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk segera mengirimkan stok vaksin. Ia meminta sekitar 150.000 vial atau sekitar 1.500.000 dosis vaksin per bulan. Jika itu dikirimkan sesuai permintaan pihaknya yakin kekebalan komunal bisa tercapai.
“Sejauh ini kita sudah kehabisan vaksin, tersisa untuk dosis ke dua,” jelas dia
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Ferry Yanuar mengatakan, distribusi vaksin yang terbatas ini menyulitkan pemerintah daerah untuk menyalurkan vaksin. Pasalnya, vaksin yang datang ke Sumsel mencapai 83.000 dosis per minggu.
“Di tengah layanan vaksinasi untuk semua segmen jumlah vaksin kita justru terbatas. Hal ini membuat proses vaksinasi tidak berjalan optimal terutama di wilayah pelosok,” jelas dia.
Kendala lain menurut Ferry, selain karena jumlah vaksin terbatas untuk pengiriman ke pelosok juga terkendala waktu dan biaya banyak. Kondisi ini membuat pemprov dan pemda harus mengatur sedemikian rupa agar penyaluran vaksin dapat berjalan maksimal.
“Kita harap dengan masuknya vaksin lebih banyak, cakupan juga akan semakin luas,” tutup dia.
