Rp433,3 Miliar Piutang Wajib Pajak Belum Dibayar

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Tunggakan piutang wajib pajak di Palembang yang belum dilunasi per 31 Desember 2021 mencapai Rp433,3 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Piutang Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Betha Yudha mengatakan dari total piutang wajib pajak tersebut berasal dari 11 jenis pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.

“Ada 11 jenis pajak masih belum melunasi piutangnya hingga kini, dengan total per 31 Desember 2021 mencapai Rp433,3 miliar,” katanya Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Piutang Daerah BPPD Palembang, Betha Yudha.

Adapun rincian dari 11 jenis pajak tersebut yakni pajak hotel sebesar Rp3,1 miliar, pajak restoran Rp4 miliar, serta pajak reklame Rp8 miliar. Lalu jenis pajak selanjutnya ada pajak hiburan sebesar Rp103,4 juta, pajak parkir Rp177 juta, pajak sarang burung wallet Rp72 juta, pajak minerba Rp50 juta, dan pajak BPHTB Rp126,5 juta.

Bagi pajak air tanah dan penerangan jalan masing-masing Rp3 juta dan Rp7 juta.

Kemudian sisanya ada Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang mencapai angka sebesar Rp417,1 juta, atau sekitar 96 persen dari piutang pajak yang ada.

Menyusul hal tersebut, Kepala BPPD Palembang, Herly Kurniawan mengatakan bahwa angka tersebut disebabkan banyaknya PBB yang kurang jelas di Kota Palembang. Menurutnya, dari data PBB yang ada, beberapa PBB tidak diketahui lokasi serta kejelasannya.

“Dari data sebelumnya itu banyak PBB yang kurang jelas, sehingga tidak bisa kita hapuskan langsung,” terangnya.

Kondisi ini makin diperparah oleh PBB yang dari awal penetapan hingga saat ini belum ada pembayaran sama sekali. Karena itu, BPPD Palembang melakukan kerjasama dengan beberapa instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Polrestabes Palembang, serta Kodim 0418. Kerjasama tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan WP.

Selain itu, diadakan juga program penghapusan denda pajak serta akan diberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam membayar pajak.

“Kita akan mendata lagi PBB yang kurang jelas tersebut. Juga kita mulai program pemutihan pajak serta di tahun ini bakal ada reward terhadap masyarakat yang taat pajak,” pungkasnya. (AT)

Editor : Herwan