HALOPOS.ID|JAKARTA – Partai Buruh dan organisai buruh akan menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Jumat, 28 Oktober 2028 pukul 10.00. Demonstrasi tersebut sebagai bentuk protes dan keprihatinan atas maraknya kasus gagal ginjal akut yang merenggut ratusan nyawa anak-anak di Indonesia.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan aksi akan diikuti 200-an buruh dari Jabodetabek. “Kami mendesak para pihak yang bertanggungjawab terkait dengan pelayanan kesehatan di negeri ini bertanggungjawab,” kata Said dikutip, Kamis, 27 Oktober 2022.
Menurut Said, perlu pembentukan tim nasional pencari fakta untuk mengulik apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk soal potensi kelalaian atas pengawasan terhadap obat yang beredar di masyarakat.
“Partai Buruh dan organisasi serikat buruh juga mendesak agar Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mengundurkan diri sebagai jiwa kesatria,” ujarnya Said.
Lebih lanjut, Said juga mengatakan pihaknya masih mencari tahu soal kemungkinan anak buruh yang terjangkit gagal ginjal akut. “Masih kami cek,” ujarnya.
Ihwal penyakit gagal ginjal akut ini, Kemenkes masih belum menetapkan status KLB atau Kejadian Luar Biasa. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril, mengatakan istilah KLB di dalam Undang-Undang Wabah, kemudian juga Permenkes hanya digunakan untuk infeksi penyakit menular.
Namun dia menyebut respons yang diberikan pemerintah terhadap kasus gagal ginjal akut saat ini sudah sama dengan saat kejadian luar biasa.
“Kami ingin menjelaskan bahwa respons-respons cepat dan secara komprehensif itu sudah kami lakukan sebagai respons,dalam kasus atau keadaan KLB. Sebagai contoh kami melakukan koordinasi yang tepat antara pusat dan daerah, antara Kementerian Kesehatan dengan BPOM, kemudian juga dengan Ikatan Dokter Anak dan seterusnya,” kata Syahril, Selasa, 25 Oktober 2022.
Kemenkes bersama tim dokter juga sudah melakukan penelitian, memberikan larangan penggunaan oabat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut hingga mengumumkan obat yang masih aman dikonsumsi bersama BPOM. “Itu adalah respons cepat, termasuk mendatangkan obat antidotum dari luar negeri,” ujar Syahril
