HALOPOS.ID|PALEMBANG – Sejumlah utusan dari Komisi VIII DPR RI, melakukan Kunker ke Provinsi Sumsel, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Bidang Agama,Sosial, Perlindungan Anak dan Kebencanaan, yang berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Kantor Pemprov Sumsel, Jum’at (6/12/2024).
Dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi memaparkan sejumlah potensi Sumatera Selatan (Sumsel).
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),pertumbuhan ekonomi menunjukan angka positif yakni berada di kisaran 5 persen pada triwulan III untuk tahun 2024 dengan capaian 5,04 persen.
“Alhamdulillah, capaian itu menunjukan kemajuan bagi Provinsi Sumsel,” katanya seraya juga mengucapkan selamat datang sekaligus mengapresiasi setingginya kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, inflasi di Sumsel juga terkendali, dimana untuk tingkat provinsi sebesar 0,73% (yoy) di bawah angka inflasi nasional sebesar 1,55% di bulan November 2024. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Sumatera Selatan mencapai 73,84, atau tumbuh dari 73,18 di tahun 2023.
“Kita masih dihadapkan pada tugas besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yang berada pada angka 10,97% di tingkat provinsi. Meski demikian, kita telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0,59% di tingkat provinsi pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut sudah di bawah angka nasional yaitu 0,83%, Kita juga perlu terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran, yang saat ini sebesar 3,86% di tingkat provinsi per-Agustus tahun 2024.”paparnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri selaku Ketua Tim Komisi VIII DPR RI mengungkapkan, kunker kali ini sama seperti pada rapat DPR RI di Provinsi, dengan mengajak para mitra untuk bersama membahas berbagai kondisi dan masalah yang ada di daerah.
“Ini merupakan rapat DPR RI yang di pindah di provinsi, maka dari itu kita mengajak mitra kita untuk duduk bersama guna mengetahui kondisi lapangan, kondisi di daerah, jika ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan, langsung bisa diselesaikan dan menjadi bahan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga,”ungkapnya singkat. (MR)
