Pilkada Melalui DPRD Akan Menghemat Biaya Ditepis Ketua PDI Sumsel

Pilkada Melalui DPRD Akan Menghemat Biaya Ditepis Ketua PDI Sumsel. (Foto : Humas DPRD Sumsel)
Pilkada Melalui DPRD Akan Menghemat Biaya Ditepis Ketua PDI Sumsel. (Foto : Humas DPRD Sumsel)

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Ketua DPW PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas menepis anggapan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD akan menghemat anggaran.

Bahkan, menurutnya, mekanisme pemilihan dalam gedung DPRD justru rawan dengan praktik-praktik yang tidak transparan.

“Apakah menjamin di dalam gedung (DPRD) tidak terjadi praktik-praktik yang tidak baik,” kata Giri, Sabtu (21/12/2024).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP ini juga menegaskan bahwa wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD perlu dikaji ulang. Menurutnya, Pilkada langsung oleh rakyat telah berjalan baik, meskipun memerlukan evaluasi untuk penyempurnaan.

“Sampai hari ini, PDIP tetap menolak Pilkada dikembalikan ke DPRD. Kami masih mendukung Pilkada langsung oleh rakyat,” ujar Giri.

Giri mengakui adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti ekses negatif di masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh dapat menjadi solusi untuk mencegah dampak buruk tersebut di masa depan.

“Inilah yang harus dievaluasi agar Pilkada mendapatkan format dan aturan yang lebih baik, sehingga ekses negatif bisa dicegah. PDIP tetap ingin Pilkada dipilih langsung oleh rakyat,” katanya.

Giri menambahkan, pengalaman pemilihan kepala daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui DPRD, menunjukkan bahwa kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat. Ia khawatir, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, hal ini bisa berimbas pada pemilihan presiden yang juga dilakukan secara tidak langsung.

“Kita sepakat Pilpres dilakukan secara langsung, jadi Pilkada juga harus tetap langsung,” tegasnya.

Menurut Giri, masalah ekses Pilkada, seperti politik uang, dapat diminimalkan dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, efek negatif ini bisa hilang. Yang penting sekarang adalah mengevaluasi kelemahan Pilkada dan mencari solusi terbaik,” pungkasnya. (AD)