HALOPOS.ID|PALEMBANG – Serapan dana sektor pertanian yang dinilai mendominasi pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatra Selatan (Sumsel), mendorong peningkatan alokasi dana menjadi Rp8 milar pada tahun ini.
“Berdasarkan serapan KUR tahun lalu, terlihat bahwa sektor pertanian yang mendominasi,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, Sabtu (29/1/2022).
Berdasarkan catatan DJPb Sumsel, alokasi KUR di sektor pertanian tahun lalu berada di angka Rp4,4 trilun. Karena adanya kenaikan serapan dana yang mendongkrak sektor tersebut, maka alokasi tahun ini naik hingga Rp3,6 miliar.
“Artinya dengan penambahan alokasi KUR dari Rp4,4 triliun pada 2021 menjadi Rp8 triliun, maka sektor pertanian di Sumsel akan lebih terakselerasi,” kata dia.
Menurut Lydia, bunga 6 persen per tahun dapat dimanfaatkan petani di Sumsel untuk modal kerja seperti pembelian bibit, pupuk, hingga menopang kegiatan panen maupun pasca panen.
Namun kata Lydia, hal penting yang perlu diperhartikan adalah akses oleh petani dari perbankan. Sebab ada 40 persen pelaku usaha kategori bankable yang dapat menerima pinjaman bank di Sumsel.
“KUR alokasinya meningkat karena ada keberhasilan di daerah ini (Sumsel) dalam penyaluran. Ke depan, perlu dipandu lagi karena ada tambahan,” jelas dia.
Lydia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkan Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar serapan KUR bisa optimal.
Apalagi perkembangan KUR dinilai sangat penting karena menjadi solusi bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menginginkan tambahan modal.
“Sejauh ini penyerapan KUR tahun 2021 di Sumsel cukup baik karena mencatatkan rasio kredit bermasalah di bawah 1,0 persen. Memang UMKM bisa saja pakai modal sendiri, tapi mereka akan sulit naik kelas,” tandas dia. (AT)
Editor : Herwan.
