HALOPOS.ID|JAKARTA – Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan mengambil tindakan hukum atas penyitaan aset yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana bantuan likuiditas bank indonesia (BLBI).
Setidaknya ada empat aset Tommy yang disita, di mana luas tanah sekira 124 hektar (ha) dengan harga Rp 600 miliar hingga Rp 1,2 triliun. Aset tersebut akan segera balik nama ke negara.
Total aset tersebut masih belum cukup untuk memenuhi utang senilai Rp 2,61 triliun setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Piutang ini sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.
Berikut daftar aset milik Tommy Soeharto yang akan dilelang oleh pemerintah:
Pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.
Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.
Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.
Keempat, tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.
Satuan Tugas Pelaksana Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menunggu langkah hukum yang akan diambil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Hal ini berkaitan dengan asetnya yang disita oleh negara.
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan, sampai saat ini satgas BLBI belum menerima pemberitahuan secara resmi langkah hukum apa yang akan diambil oleh anak Presiden ke-2 Soeharto tersebut.
“Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait apa langkah hukum yang beliau (Tommy Soeharto)akan laksanakan. Mungkin kita sama-sama, nanti kita lihat apa yang beliau akan laksanakan,” ujarnya dalam media briefing virtual akhir pekan lalu.
Menurutnya, pernyataan Tommy terkait mengambil langkah hukum tersebut hanya disampaikan kepada kepada media. Sedangkan secara resmi ke Satgas BLBI belum ada.
Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Ani ini memastikan segala proses penyitaan yang dilakukan oleh Satgas BLBI sesuai dengan peraturan perundangan. Sehingga gugatan tersebut tak akan membuat pemerintah berhenti melaksanakan tugas menagih uang negara.
“Penyitaan aset telah dilakukan sesuai peraturan perundangan,” tegasnya.
