HALOPOS.ID|PALEMBANG – Keluhan yang diutarakan seniman kota Palembang di salah satu media online yang menyebutkan bergeser diam-diamnya fungsi gedung kesenian menjadi tempat inap sementara bagi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Palembang Mgs Syaiful Padli.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Palembang ini menyebutkan saat ini tengah dilakukan penyusun raperda tentang kemajuan kebudayan dan raperda tentang seni yang telah masuk ke Prolegda. Dalam raperda tersebut tidak hanya bentuk kegiatan, tempat, bahkan fasilitas dan dukungan pemerintah di detailkan di raperda tersebut.
“Kami melihatnya belum sampai ke tahapan raperda baru tahapan prolegda, jadi naskah akademiknya dari perda resmi pun belum diterima oleh badan hukum, baru naskah akademik yang lama yang ada dari kementerian kebudayaan, itu pun sudah lama,” kata Mgs Syaiful Padli, Selasa (12/08/2025).
“Jadi kembali lagi kita melihat RDPS ini sebagai walikota dan wakil walikota, sejauh mana kepeduliannya dan programnya dalam mendorong kreativitas anak muda yang di kota Palembang. Nah kalau terkait gedung, jadi kalau kita melihatnya terbengkalai, miris kita melihat gedung yang masih sangat repersentative tidak dimaksimalkan, terlebih tidak jauh dari kantor pemerintahan kota Palembang,” ungkapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyayangkan kondisi gedung yang seharusnya menjadi perhatian jika memiliki niat memberikan ruang untuk pelaku seni dan budaya di kota Palembang.
“Kalau jualan itu yang penting ada lapak dulu, kalau ada lapak, tempatnya sudah ada, baru dia apa namanya bisa jualan. Nah sekarang ini kita nih tempatnya sudah ada untuk menyalurkan bakat dan keterampilan seninya budaya, tapi belum mendapatkan perhatian serius. Jadi kami sangat miris terkait dengan belum termaksimalkan fungsi ya dari gedung sebenarnya yang ada di kota Palembang ini,” tukas Syaiful Padli.
“Langkah ke depan pertama tentu ini akan menjadi bahasan kami di anggaran induk APBD 2026 di dinas Kebudayaan dan dinas Pariwisata. Kami akan melihat turunan RPJMD untuk RKPD tahun 2026 terkait kemajuan seni dan kebuyaan di kota Palembang, serta kami akan meminta dinas terkait membuat langkah-langkah konkrit dalam memaksimalkan gedung kesenian dengan mengandeng dewan kesenian kota Palembang,” pungkasnya.
Selain itu wakil ketua Fraksi PKS Palembang tersebut meminta pemerintah melibatkan para pelaku seni dan budaya dalam penyusunan program kerja jangan diajak ditengah program melainkan dilibatkan dalam penyusunan program kerja. (NT)
