HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Yulius Maulana dan Budiarto Marsul, menerima surat rekomendasi dukungan B1KWK dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pilkada Kabupaten Lahat.Penyerahan B1KWK ini berlangsung di kantor DPW PPP Sumsel, Kamis (22/8) siang, dipimpin oleh Sekretaris DPW PPP Sumsel, H. Ahmad Palo.
Hadir Wakil Ketua Bidang OKK DPW PPP Sumsel Azhari As, Ketua Desk Pilkada DPW PPP Sumsel Agus Riansyah dan jajaran DPW PPP Sumsel.
Yulius, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, menyatakan tekadnya untuk memajukan Kabupaten Lahat.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Lahat yang, meskipun kaya akan sumber daya alam dan mineral, masih tercatat sebagai salah satu daerah termiskin di Sumsel.
“Dengan izin Allah, saya bersama Pak Budi berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Lahat. Kami akan bekerja keras agar Lahat bisa keluar dari daftar daerah miskin di Sumsel,” kata Yulius yang didampingi Budiarto.
Yulius juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dari PPP. Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Lahat, ia mengakui perjuangan rekan-rekan dari PPP yang sejak awal telah mendukung pencalonannya.
“Kami berterima kasih kepada PPP, baik DPC PPP Lahat maupun DPW PPP Sumsel, atas dukungan yang diberikan. Jika terpilih, kami akan membalas kepercayaan ini dengan kinerja yang maksimal, serta mendukung peningkatan raihan kursi DPRD Lahat,” katanya.
Sekretaris DPW PPP Sumsel, H. Ahmad Palo, mengatakan, perjalanan mengusung pasangan Yulius-Budiarto tidaklah mudah. “Meski surat rekomendasi B1KWK telah diterbitkan, ada saja pihak eksternal yang mencoba mengganggu.
“Kami tetap teguh pada keputusan DPP PPP untuk mendukung pasangan Yulius-Budiarto di Pilkada Lahat,”kata Palo.
Dengan tambahan dukungan dari PPP, pasangan Yulius-Budiarto kini telah mengantongi 13 kursi DPRD Kabupaten Lahat, lebih dari cukup untuk memenuhi syarat pencalonan di Pilkada Lahat yang membutuhkan minimal sembilan kursi.
Dukungan ini terdiri dari lima kursi Gerindra, empat kursi PDIP, dan empat kursi PPP. (NT)
