HALOPOS.ID|PALEMBANG – Polemik hukum perebutan lahan antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel) sejak 2012 silam, hingga kini terus berlanjut.
Kuasa Hukum PT SKB Haris Azhar kepada wartawan di Mapolda Sumsel, Rabu (19/2/2025) mengatakan, pihaknya telah melaporkan pihak PT GPU atas dugaan pengrusakan lahan dan tanaman perkebunan kelapa sawit milik PT SKB yang dilakukan sekitar sebulan lalu, ke Mapolda Sumsel.
Hari ini, Rabu (19/2/2025), pihaknya telah kembali menghadap ke penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan selaku pelapor. Karenanya menurut Haris, dugaan pengrusakan lahan dan tanaman kelapa sawit tersebut, dilakukan dari orang-orang yang memang terafiliasi dengan PT GPU yang notabene merupakan perusahaan tambang.
“(Pengrusakan) ini sudah sistematis, tidak mungkin ini bentuk kemarahan 12 orang di lapangan yang merusak pohon dan membabat sampai jumlah yang banyak. Ini berarti ada operasi khusus dari perusahaan. Jadi kami berharap, yang dihukum tidak hanya pelaku di tingkat lapangan, tapi harus diungkap sampai ke pimpinan perusahaannya,” kata Haris Azhar yang juga bertindak sebagai kuasa hukum karyawan PT SKB.
Ditambahkan Haris Azhar, sebab logikanya jika sampai pimpinan perusahaan PT GPU mengaku tidak mengetahui aksi pengrusakan yang dilakukan para terlapor ini, lalu mengapa membiarkan saja para terlapor yang menurut Haris, merupakan sejumlah orang yang bekerja atau pekerja di PT GPU untuk melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab pekerjaannya (job description).
“Orang-orang itu kan direkrut oleh perusahaan bukan untuk merusak, kan tidak boleh perusahaan di Indonesia menurut Undang Undang Ketenagakerjaan melakukan tindakan pengrusakan. Nah, itu sudah bodoh sekali itu perusahaan, kalau sampai merekrut orang untuk melakukan pengrusakan itu,” imbuhnya.
Selanjutnya sambung Haris, jika dibiarkan pekerja-pekerja perusahaan melakukan pengrusakan hak orang lain maka, pimpinan perusahaan juga harus dimintai pertanggungjawab hukum.
Sebab masih menurut Haris, pada dasarnya ini adalah persoalan yang mudah dipahami, dimana jika ada sekelompok orang yang secara sistematis berulang-ulang datang melakukan penguruskan dalam jumlah yang banyak, itu pasti ada dukungan dari perusahaan.
“Tidak mungkin, tidak ada dukungan dari perusahaan. Karenanya, pimpinan perusahaannya harus bertanggung jawab dan diseret ke meja hijau,” pungkasnya.
Selain pengrusakan lahan dan tanaman ditambahkan Haris sejumlah orang, yang dilaporkan pihaknya ke Polda Sumsel tersebut juga melakukan intimidasi dan kekerasan kepada sejumlah pekerja PT SKB hingga menimbulkan luka fisik juga kerugian materil maupun in materil, yang jumlahnya cukup besar mencapai miliaran rupiah.
Diketahui, pihak PT SKB yang diwakili Muhammad Al Ayyubi Harahap dan Arif telah melaporkan I Wayan Sujasman dkk, atas dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama, berlokasi di Jalan Desa Sako Suban, Batanghari Leko, Muba, pada 2 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB. Laporan tersebut telah diterima pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/B/165/SPKT/Polda Sumsel, pada 6 Februari 2025 lalu. (*)
