SUMSEL  

Kadis PPPA Fitriana Harapkan Kegiatan VLH dan KLA Dapat Membangun Komitmen dan Harmonisasi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana S.Sos M.Si
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana S.Sos M.Si

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana S.Sos M.Si menghadiri kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se Sumsel Tahun 2025 secara daring.

Dalam kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, Fitriana mengharapkan kegiatan ini dapat membangun komitmen dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan mewujudkan Kabupaten Kota layak anak di Provinsi Sumsel.

“Pelaksanaan verifikasi ini merupakan evaluasi penting terhadap sinergi antar instansi dalam mendorong program KLA secara berkelanjutan. Saya harap Muba bisa mempertahankan capaian positif seperti pada 2021, bahkan meningkat,” katanya melalui daring diruang kerjanya, Rabu (23/4/2025).

Wakil Bupati Muba, Rohman. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen kuat Muba dalam memenuhi indikator KLA secara substantif, bukan sekadar administratif.

“Kami ingin lebih dari sekadar memenuhi indikator. Dengan kolaborasi lintas sektor dari OPD, lembaga vertikal, dunia usaha, media, hingga anak-anak sendiri, kami yakin Muba mampu menjadi daerah yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak,” tegas Wabup Rohman.

Ia juga menyebut bahwa verifikasi ini adalah kesempatan membuktikan bahwa kebijakan ramah anak telah diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Asisten Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemerintah Hak Anak Fatahillah memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Muba dalam membentuk dan mengaktifkan Tim Gugus Tugas KLA, serta pelaksanaan berbagai inisiatif untuk perlindungan anak. “Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemenuhan hak anak sebagai tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, jajaran tim verifikasi dari Kemen PPPA RI, termasuk Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bonar, Asisten Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemerintah Hak Anak Fatahillah, serta Kepala DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Fitriana. (ADV)