HALOPOS.ID|PALEMBANG – Institute For Social Studies (ISS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang merilis hasil Survei kinerja Pemerintah Kota Palembang pada masa covid-19 dan menakar peluang Pilkada Kota Palembang 2024.Â
Survei ini merupakan bagian dari Praktikum Perkuliahan dengan Mata Kuliah Praktikum Survei Opini Publik dan Hasil Survei disampaikan di Aula Gedung Rafa Tower UIN Raden Fatah, Jum’at (10/12/2021).
Ketua Tim ISS FISIP UIN Raden Fatah, Ahmad Muhaimin mengatakan rilis hasil survei ini melibatkan 384 reaponden di 18 Kecamatan di Kota Palembang dengan metode Multistage Random Sampling dengan tingkat human error 5 persen.
“Survei ini menyasar semua populasi di Kota Palembang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 384 responden dan memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error – MoE) ±5% pada tingkat kepercayaan (Convident Level) 95%,” ujarnya.
Ahmad Muhaimin menambahkan, Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh Pewawancara yang telah dilatih. Semua Populasi Pemilih memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai Responden.
“Tujuan dilakukan survei ini untuk mempertajam kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktik survei. Hal ini perlu dilakukan karena mahasiswa praktik langsung ke lapangan dengan kontrol yang ketat baik secara teoritis maupun secara praktis,” tukasnya.
Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menggali isu-isu yang sedang berkembang di kota Palembang sebagai objek kajian yang akan dilihat, yakni isu seputar Covid-19, performa kinerja Pemerintah Kota Palembang dan prediksi peluang konstelasi politik jelang pilkada 2024 mendatang,” katanya.
Dari hasil survei yang telah dilakukan Tim ISS, menunjukkan mayoritas masyarakat Kota Palembang menilai puas dengan kinerja Harnojoyo.
Akan tetapi ada beberapa kebijakan yang membuat masyarakat tidak puas terutama dalam persyaratan pelayanan publik pada saat Pandemi Covid-19.
Terkait dengan aturan vaksinasi ketika hendak beraktivitas di ruang publik, sebanyak 54,69% masyarakat Kota Palembang setuju dengan aturan masuk ke tempat publik seperti rekreasi, pusat perbelanjaan dsb, harus membuktikan telah divaksinasi.
Sedangkan 43,75% menanggapi tidak setuju dengan aturan tersebut. Namun untuk mendapatkan layanan publik lebih banyak yang menolak adanya aturan keharusan vaksinasi.
Dilanjutkan untuk kinerja Wakil Walikota Palembang hasil survei ISS menunjukkan mayoritas masyarakat Kota Palembang juga menilai puas dengan kinerjanya.
“Sebanyak 76,83% menilai puas. Sementara 16,9% yang menilai tidak puas,” Ucapnya.
Sementara itu terdapat beberapa persoalan yang yang harus dijadikan prioritas perhatian pemerintah Kota Palembang yaitu persoalan daya beli masyarakat terhadap sembako menurun.
Masalah penanganan covid-19, kurang dan sulitnya lapangan pekerjaan, serta masalah banjir dan kemacetan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. (HRW)Â
