HALOPOS.ID|BANYUASIN – Hadir dalam acara hari puncak Harganas ke 30 di Kabupaten Banyuasin, Wakil Presiden Republik Indonesia menargetkan angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 bisa diangka 14 persen.
Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menerangkan bahwa saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.
“Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan,” kata Ma’ruf Amin, Kamis (06/07/2023).
Dikatakan Ma’ruf Amin, masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan.
“Anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting. Anak stunting memiliki kehidupan yang stunting pula,” ujar Dia.
Selain itu, tambahnya, dampak penuh dari stunting di masa kecil kemungkinan baru terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, dan dikhawatirkan sudah terlambat untuk diatasi. Terkait makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Wapres menekankan, Indonesia sangat kaya akan potensi pangan lokal. Untuk itu, ia meminta potensi tersebut harus dioptimalkan pemanfaatannya mulai dari tingkat keluarga.
“Oleh sebab itu, kita mesti serius melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita. Bagi keluarga yang memiliki anak remaja, agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat,” himbaunya.
Di sisi lain, Wapres mengingatkan, saat ini pernikahan anak masih relatif tinggi. Untuk itu, ia menegaskan agar pernikahan anak harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting.
“Saya juga meminta keluarga untuk memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak,” pinta Wapres.
Sementara, Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan, bahwa tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini bukanlah ledakan penduduk, melainkan masih terjadinya kesenjangan dan bagaimana meningkatkan kualitas, khususnya percepatan penurunan stunting.
“Sebagai informasi, Harganas dicanangkan Presiden Soeharto pada 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Pada 15 September 2014, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014 yang menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Harganas,” jelas Hasto.
Mengambil tema “Menuju Keluarga Bebas Stunting, Untuk Indonesia Maju”, peringatan Harganas tahun ini diikuti kerja keras pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya melakukan percepatan penurunan stunting. Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen tahun 2024, dimana pada 2019 mencapai 27,6 persen (Riset Kesehatan Dasar 2019) dan di 2023 turun menjadi 21,6 persen.
Dalam acara ini, dilakukan Pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin oleh Kepala BKKBN.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Riyco Amehza Daniel, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad,! Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Bupati Banyuasin Askolani, serta walikota dan bupati seluruh Indonesia.
Sementara Wapres didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Sukriansyah.
