SUMSEL  

Gubernur Sumsel Sudah Usulkan Nama PJ Muba

Gubernur Sumsel Herman Deru
Gubernur Sumsel Herman Deru

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Masa jabatan Bupati Musi Banyuasin (Muba) akan segera habis pada 22 Mei mendatang. Informasinya, Gubernur Sumsel Herman Deru telah mengajukan usulan sejumlah nama pejabat ke Kementerian  Dalam Negeri (Kemendagri) yang nantinya bakal memimpin Bumi Serasan Sekate hingga 2024 mendatang.

Terkait hal itu, Gubernur Sumsel Herman Deru membenarkan jika telah mengajukan sejumlah nama pejabat untuk diusulkan menjadi PJ Bupati Muba. “Saat ini masih berproses. Nama-namanya (calon PJ Muba) sudah ada,” ujar Herman Deru saat dibincangi awak media, akhir pekan lalu.

Hanya saja, Herman Deru enggan membeberkan nama pejabat yang diusulkan. “Kalau namanya belum bisa saya kasih tahu,” katanya singkat.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sumsel, Sri Sulastri ketika dikonfirmasi membenarkan jika nama-nama pejabat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Muba telah diusulkan. Namun, Sri masih enggan mengungkap nama-nama pejabat tersebut.

“Nanti dikabari lagi ya,” singkatnya.

Di lingkungan Pemprov Sumsel sendiri, sejumlah nama pejabat santer sebagai calon PJ Bupati Muba. Mulai dari Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Achmad Rizwan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Nora Elisya, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa dan beberapa nama lainnya.

Muba Punya Peran Penting dalam Kontestasi Pemilu 2024

Kabupaten Muba sendiri memiliki peran strategis dalam pertarungan politik di 2024 mendatang. Baik itu Pemilihan Legislatif (Pilleg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Muba merupakan daerah dengan jumlah mata pilih terbanyak kelima di Sumsel pada Pemilu 2019 lalu. Jumlah mata pilihnya mencapai 450.907 dengan rincian 229.692 mata pilih laki-laki dan 221.215 mata pilih perempuan.

Artinya, keberadaan Muba cukup strategis sebagai salah satu lumbung suara. Sehingga, aroma kepentingan politik dalam penunjukan PJ Bupati Muba sangat kuat.

Bukan hanya itu, daerah berjuluk Serasan Sekate ini juga memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar. Mulai dari bidang pertambangan, perkebunan, minyak dan gas, serta sumber lainnya. Sejumlah perusahaan besar, baik skala nasional maupun penanaman modal asing banyak berinvestasi di wilayah tersebut.

Hal ini juga yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba setiap tahunnya mencapai lebih dari Rp3 triliun.

Sebelumnya, Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar memandang penunjukan PJ Bupati Muba sarat dengan kepentingan politik. Baik yang ada di pusat maupun daerah.

“Kalau dikatakan ada ruang untuk kepentingan politik, itu bisa saja, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Sebab, ada batasan-batasan yang membuat PJ Bupati tidak berkuasa sepenuhnya. Seperti penggantian pejabat dan lainnya,” kata Bagindo.

Bagindo mengatakan, dalam penunjukan PJ Bupati Muba, ada dua orang yang punya peran penting. Yakni Gubernur Sumsel dan Mendagri. Gubernur Sumsel berperan mengajukan tiga nama yang bakal dipilih, sementara Mendagri mengeluarkan persetujuan.

Mendagri Tito Karnavian yang merupakan putra asli daerah tentu paham betul mengenai situasi daerahnya. Sehingga, jika ada kepentingan tentu dia akan langsung tahu dan bisa saja meminta Gubernur untuk mengajukan nama lainnya.

“Apalagi Mendagri dan Gubernur Sumsel saat ini tidak satu aliran dalam kepentingan politik. Ya, tentu pengawasannya akan lebih ekstra lagi,” terangnya.

Ketua Alumni IKA Fisip Unsri ini menuturkan, Gubernur Sumsel sebaiknya memilih orang yang kompeten dan kredibel untuk menjabat sebagai PJ Bupati. Hal ini agar pembangunan di Kabupaten Muba bisa berjalan dengan baik sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

“Kalau nantinya pemilihan hanya berdasarkan kepentingan politik, pembangunan di Kabupaten Muba bisa terganggu yang akhirnya dapat menjadi bumerang bagi Gubernur di 2024 mendatang,” ungkapnya.

Lamanya masa jabatan PJ Bupati Muba yang diperkirakan sekitar dua tahun juga menutup kemungkinan si pejabat untuk tampil sebagai kontestasi politik. Walaupun kemungkinan itu bisa saja terjadi.

“Karena pendekatan dengan partai politik yang akan mendukungnya tidak bisa sebentar. Waktunya cukup panjang dan butuh kerja keras. Meski kemungkinannya ada dan terbuka,” tuturnya. (NT)

Editor : Herwan.