Erick Thohir Larang BUMN Punya Kapal Pesaing Nelayan

Foto: Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) KN Pulau Dana-323, berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal di perairan Natuna Utara perbatasan Indonesia-Malaysia bagian Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (24/12/2021). (Dok: Bakamla RI/Indonesia Coast Guard)
Foto: Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) KN Pulau Dana-323, berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal di perairan Natuna Utara perbatasan Indonesia-Malaysia bagian Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (24/12/2021). (Dok: Bakamla RI/Indonesia Coast Guard)

HALOPOS.ID – Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar perusahaan pelat merah, PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus dan PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo tidak memiliki kapal tangkap.

Sebab, hal itu dapat mengganggu usaha nelayan tangkap yang menjadi satu-satunya mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

“Saya juga masih melihat hasil merger Perinus Perindo. Perinus Perindo nggak boleh lagi punya kapal. Kenapa, nanti menyaingi nelayan. Perinus Perindo harus fokus beli hasil nelayan di cold storage-kan di simpan,” ujarnya dalam acara DPP KNTI Nelayan Indonesia secara virtual, Selasa (19/7/2022).

Erick mengungkapkan, perlu kerja sama antar Kementerian untuk mendorong kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR nelayan dapat dilakukan melalui koperasi. Sebab, dana penyaluran KUR nelayan saat ini baru sebesar Rp 2,1 triliun.

“Padahal Presiden mendorong KUR Rp 388 triliun. Itu gede banget. Artinya kita harus mulai kolaborasi. Bukan eranya berdiri sendiri mumpung juga Kementeriannya kompak. Kan ada Kementerian yang nggak kompak. Kan ada Kementerian yang ah ga mau ah. Presiden juga jelas posisinya,” ucapnya.

Di sisi lain, Erick melanjutkan, pengembangan ekonomi kelautan di darat juga perlu dilakukan, yang mana salah satunya terkait budidaya. Sebab, tren ke depannya sektor kelautan harus memiliki standar yang berkualitas.

“Tren ke depan tak mungkin kita tak punya jumlah penghasilan yang punya kemiripan. Karena kalau mau dibeli, harus punya standar. Budidaya juga harus mulai dikembangkan. Contoh di Madura bikin program apartemen kepiting. Beternak di kotak-kotak disusun kayak apartemen. Budidaya ini udah mulai. Kalau mau kita korporasi kan harus punya standar. Standar ikan jenis ikan,” jelasnya.

Erick menambahkan, untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan masyarakat membutuhkan bantuan antar Kementerian. Dalam hal ini, bersinergi dengan Kementerian KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, serta perusahaan pelat merah yang berkaitan.

“Pertemuan ini segera kita tindak lanjut saya ajak perus Perindo, PMN, Himbara, BTN bertemu Menteri Kelautan Dengan pak Teten apa program konkretnya,” katanya. (**)