HALOPOS.ID|PALEMBANG – Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Antoni Yuzar, mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk lebih serius dalam mengelola aset-aset yang dimiliki.
Ia menyoroti banyaknya aset Pemprov yang terlantar dan tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, yang berpotensi menghambat pengelolaan yang optimal.
“Harus ada penanganan yang serius terkait aset ini. Panja aset yang sudah diusulkan Komisi I harus segera ditindaklanjuti, karena banyak aset yang terlantar, tidak diurus, dan tidak dilengkapi dokumen,” ujar Antoni saat diwawancarai, Minggu (14/9/2024).
Dalam rapat bersama Sekda Sumsel, Edwar Chandra, Antoni menyampaikan bahwa masalah aset ini harus menjadi perhatian khusus ke depan. Ia juga mendesak adanya sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengamanan aset-aset tersebut.
Selain itu, Antoni menekankan perlunya anggaran yang cukup untuk BPKAD agar dapat mengurus aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan sesuai aturan yang berlaku.
“Banyak aset di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya, Mess di Yogyakarta yang meski bangunannya kurang terawat, namun lokasinya sangat strategis dan bernilai jual tinggi. Jika dikelola dengan baik, bangunan tersebut bisa dikomersialkan sambil tetap memprioritaskan kepentingan mahasiswa asal Sumsel,” jelas Antoni. (AD)
