Paripurna VI tersebut dihadiri Bupati Panca Wijaya Akbar, selain itu hadir juga Sekda Muhsin Abdullah Swkwan Hj Mukhsinah, dalam hal ini pada pembicaraan tingkat kedua yakni penyampaian laporan komisi DPRD, Pengambilan keputusan DPRD dan Pendapat akhir bupati Ogan Ilir.
Dalam paripurna tampak yang sudah membacakan penyampaian komisi yaitu Komisi 1 Rachmadi Djakfar, Komisi 2 Basri, Komisi 3 Sukarni.
Dalam pandangannya, Rachmadi menyoroti soal tapal batas yang belum jelas antar kabupaten yaitu Ogan Ilir, OKI, Prabu, Palembang dan sebagainya.
Anggota Komisi 2 Basri mengatakan bahwa serapan program anggaran ketahanan pangan belum sesuai dalam RAK Rp329 juta pengembangan prasara pertanian RKA Rp4,02 milyar total anggaran Rp30,554 milyar, realisasi serapan Rp27 milyar lebih hanya 88,96 persen.
Ditambahkannya untuk anggaran Dinas Perikanan Rp7milyar serapan hanya Rp6milyar hanya 84,69persen, Dinas perdagangan dan koperasi juga belum maksimal penggunaan anggarannya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp7,20 milyar realisiasi Rp 6,013 milyar hanya 85 persen yang diserap sisa anggaran Rp 1miliar lebih, Bagian Perencaaan keuangan sekda total anggaran Rp 17,928 milyar realisasi Rp16 milyar atau hanya 94 persen, bagian ekonomi belum bisa hadir karena ada undangan lainnya.
Terhadap beberapa program yang tidak sesuai hasil pembahasan dalam SIPB tidak ada perbedaan. Kami berharap para OPD makin bisa meningkatkan pelayanan dan pengoptimalan serapan anggaran agar bisa meningkatakan kualitas kerja. Dan kami juga meminta kepada Pak Bupati Panca sehubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan di OI tahun 2024 agar merehap puskes pustu dan puskesdes. Diharapkan agar merehab sarana prasaran dan pengadaan ambulance karena banyak armada yang sudah tua. Puskesmas seluruhnya ada rawat inapnya jangan hanya beberapa puskesmas saja apalagi puskesmas betung,”katanya
Sementara Anggota Komisi 3, Sukarni menyampaikan serapan anggaran sampai 2022 untuk Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal hanya 84,76 persen padahal mendapatkan dana Rp12 milyar lebih dengan realisasi anggaran Rp11 milyar lebih, selain itu peningkatan kinerja dan prestasi. Dinas PUPR serapan anggarna 2022 hanya 81,91 persen mendapatkan alokasi dana Rp49 milyar lebih yang terserap hanya Rp41 milyar lebih
