PALEMBANG – Berbagai instansi mulai dari Satpol kota Palembang, Provinsi Sumsel dan aparat Kepolisian, sejak awal Juli 2021 terus mensosialisasikan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan hari ini, Senin (5/7/2021) di Palembang.
Aturan tersebut ditujukan untuk mengurangi aktivitas tidak penting masyarakat di luar rumah selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).
Namun, kebijakan ganjil genap tersebut masih banyak mendapat catatan dan kritikan dari berbagai pihak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumsel, karena dinilai belum efektif dalam mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Sumsel.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel, Muhammad Toha memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemprov Sumsel agar kebijakan ganjil genap ini berjalan efektif.
Pertama, sosialiasi yang gencar bukan hanya di wilayah atau daerah zona merah, tapi dari berbagai asal arus kendaraan yang menuju daerah zona merah. Hal itu agar kebijakan ganjil genap tidak menimbulkan kemacetan yang justru menimbulkan kerumunan bahkan potensial terjadinya penyebaran Covid-19.
“Bukankah jika terjadi kemacetan, misal pengendara motor macet berjejal, sebab itu juga namanya kerumunan,” katanya, Senin (5/7/2021).
Politisi PKS ini juga meminta agar Pemprov Sumsel dapat lebih memperketat pengawasan di kendaraan umum. “Sebab andai orang tidak naik mobil pribadi karena faktor ganjil genap lalu mereka pergi bekerja atau ke pasar naik kendaraan umum, yang diperkirakan jumlah penumpangnya semakin padat, dan di sana Prokesnya longgar maka itu ibaratnya gali lobang tutup lobang,” terangnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, aturan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menekan penyebaran virus. Selain melakukan percepatan vaksinasi, pihaknya menilai langkah Ganjil genap juga akan membuat masyarakat sadar untuk tidak dulu beraktivitas di luar jika tidak terlalu penting.
“Ini bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, tetapi mengurangi aktivitas yang tidak begitu bermanfaat,” katanya.
