HALOPOS.ID|BANYUASIN – Bupati Banyuasin, Askolani menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dengan Tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah”. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru ini berlangsung di Griya Agung Palembang pada hari senin, (6/10).
Rapat yang digelar secara tertutup ini membahas Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumsel 2026, Strategi terhadap Penuruan Alokasi TKD, dan Strategi APBN 2026.
Adapun tantangan dan langkah yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam strategi penurunan alokasi TKD adalah :
- Penurunan Alokasi TKD sehingga ruang fiskal Daerah menyempit -> review dan reprioritas program/kegiatan sesuai urgensi dan dampak
- Peningkatan pendapatan selain TKD -> Optimalisasi PAD melalui Intensifikasi/ekstensifikasi pajak dan digitalisasi
- Mengupayakan belanja daerah lebih efisien -> Reformasi belanja : alihkan ke belanja produktif dan digitalisasi layanan
- Risiko gagal salur/gagal serap dana transfer -> Perbaikan perencanaan dan percepatan realisasi DAK/DBH, Pemenuhan syarat salur
- Keterbatasan Pembiayaan Pembangunan -> Diversifikasi Pembiayaan, KPBU, Pinjaman Daerah dan Investasi Swasta
- Formula TKD berbasis kinerja fiskal daerah -> Perbaikan kinerja fiskal dan tata kelola ( laporan keuangan, indikator pembangunan)
- Optimalisasi peran dunia usaha dan masyarakat -> Kolaborasi dengan Bumdes, Koperasi, CSR dan PPP.
Menangapi hasil Rakor, Dalam wawancaranya Bupati Banyuasin mengatakan bahwa perlu mencari pola baru untuk meningkatkan PAD Kabupaten Banyuasin.
” Ada lebih kurang 200 kendaraan yang belum membayar wajib pajak, Badan Usaha Milik Daerah untuk dimaksimalkan, Pajak PBB, dan semua sektor yang ada kaitan menjadi kewenangan Daerah untuk ditingkatkan. Jadi kita sepakat untuk meningkatkan PAD di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumsel dalam wawancaranya juga mengatakan bahwa perlu menyikapi penurunannya secara drastis TKD yang rata-rata pengurangannya bisa mencapai 39%.
Salah satu sumber yang jelas kemitraannya antara Pemprov dan kabupaten/kota adalah pajak bahan bakar kendaaran, pajak kendaraan, BPNKB dan udara permukaan. Ada empat juta lebih kendaraan terdaftar, tapi yang membayar pajak hanya satu juta. Kita perlu menceritakan apa penyebab wajib pajak tidak membayar pajaknya,” jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur Sumsel juga mengatakan bagaimana mengoptimalisasi peran BUMD agar menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi kepada Daerah.
