HALOPOS.ID|PALEMBANG — Pasca insiden yang terjadi di SDN 178 yang mengakibatkan 13 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi wali murid siswa SDN 178 dan juga trauma atas insiden tersebut.
Dalam kasus yang terjadi di SDN 178 kota Palembang , menjadi salah satu fakta masih lemahnya pengelolaan dapur 2 MBG di SPPBG, pemerintah kota Palembang dapat menjadikan hal tersebut sebagai sample bahwa penanganan pangan itu bukanlah hal yang mudah dan bukan sekedar memasak dan menyajikan kepada anak- anak.
“Dalam rantai bisnis pangan di kenal istilah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) adalah sistem manajemen keamanan pangan yang didasarkan pada pendekatan pencegahan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya (hazard) dalam setiap tahap proses produksi makanan guna memastikan produk yang aman bagi konsumen. Sistem ini menggunakan tujuh prinsip untuk mengelola risiko, mulai dari analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, hingga penetapan prosedur verifikasi dan dokumentasi,”terang Anggota DPRD Kota Palembang Anreas Okdi Priantoro, Sabtu (27/9/2025).
Selain HAACP terdapat istilah food security (ketahanan pangan) adalah kondisi di mana semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bermutu, aman, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan, sementara food safety (keamanan pangan) adalah semua praktik yang memastikan pangan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia
“Dalam kasus keracunan MBG apakah pemerintah sudah mempertimbangkan isu – isu di atas, saat ini bukan soal niat baik negara terhadap rakyatnya , tapi dampak biologis dari program MBG meninggalkan trauma bagi orang tua dan anak- anak atas program tersebut,”jelasnya.
“Saya hanya menyarankan kepada pemerintah, segera rombak SOP dapur MBG , libatkan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dalam bisnis makan di dunia yang aman untuk di konsumsi dengan memanfaatkan ilmu pengetuan,” tutup Andreas. (Rilis)
