HALOPOS.ID\SIDOARJO – Setelah sempat diwarnai dinamika politik pasca penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024 oleh DPRD, akhirnya Bupati Sidoarjo Subandi dan legislatif mencapai titik temu. Raperda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 resmi disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama tiga wakil ketua, dihadiri 41 anggota dewan, serta Bupati Subandi. Meski sebelumnya hubungan eksekutif dan legislatif sempat renggang, sidang kali ini berjalan lancar dan penuh kehati-hatian.
Dalam paripurna tersebut, disepakati adanya tambahan anggaran sekitar Rp 100 miliar pada PAK APBD 2025. Anggaran tambahan itu akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Rp 45 miliar, peningkatan layanan kesehatan Rp 20 miliar, penguatan kualitas pendidikan Rp 15 miliar, serta dukungan program penanganan stunting dan kesejahteraan sosial Rp 10 miliar. Sisanya dialokasikan untuk penguatan belanja wajib serta kebutuhan darurat lainnya.
Subandi menyebut pengesahan perda ini menjadi bukti bahwa roda pemerintahan di Kota Delta tetap berjalan harmonis.
“Dengan adanya PAK APBD 2025, kita berkomitmen meningkatkan program pembangunan sesuai harapan masyarakat. Setelah ini, segera kita ajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi lanjutan,” ujar Subandi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memastikan langkah pengesahan sudah sesuai prosedur. “Kita sudah konsultasi ke Kemendagri dan Pemprov Jatim. Tidak ada masalah, tinggal menunggu hasil evaluasi dari Pemprov untuk penyempurnaan. Apa pun catatannya akan kita ikuti,” terangnya.
Sebelumnya, hubungan eksekutif dan legislatif di Sidoarjo sempat memanas setelah DPRD menolak LPP APBD 2024 yang diajukan bupati. Subandi lantas mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pada Juli 2025 agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun dengan pengesahan PAK APBD 2025, tensi politik yang sempat meninggi kini mencair.
Kini, Pemkab Sidoarjo bersama DPRD tinggal menanti evaluasi Pemprov Jatim sebelum PAK APBD 2025 benar-benar dijalankan. Harapannya, tambahan anggaran Rp 100 miliar itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
