PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Sosial (Dinsos) bakal menyalurkan bantuan non tunai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Bantuan ini menyasar puluhan ribu warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Kalau untuk PPKM kami belum mendapatkan resmi (surat) dari Kemensos, tapi pemberitahuan langsung dari Presiden ke Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan menggunakan cadangan beras pemerintah mulai dilakukan,” ujar Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinsos Palembang, Merry Ari Santy, Kamis (22/7/2021).
Warga Palembang yang berhak menerima bantuan beras seberat 10 kg, hanya diperuntukkan untuk warga yang terdata Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung dari Kementerian Sosial sejak 2020.
“Diberikan ke penerima PKH dan BST saja, bukan masyarakat umum. Bantuannya beras 10 kg. Mekanisme pengambilan di titik yang telah ditentukan oleh anak perusahaan Bulog, misal di kelurahan,” kata dia.
Berdasarkan catatan Dinsos Palembang, jumlah penerima bantuan beras PPKM tahun 2021 mencapai 48.501 KPM PKH. Penyaluran bantuan mulai dilakukan sejak Minggu (18/7/2021) lalu oleh Perum Bulog.
“Karena keadaan tanggap darurat, sudah mulai launching (penyaluran) dari hari Minggu untuk KPM PKH. Tiga hari kemarin untuk daerah Lorok Pakjo, dan hari ini untuk Bukit Lama,” ujarnya.
“Penerima harus bawa bukti diri seperti KTP atau KK dan monitoring dari pendamping. Selanjutnya memberikan tanda penerima. Jika nama tercatat meninggal dunia bisa dibuktikan surat kematian dari ahli waris,” tambanya.
Merry melanjutkan, penerima bantuan beras 10 kg selama PPKM Mikro yang ditetapkan bagi KPM PKH melalui syarat khusus dan akan dievaluasi oleh petugas pendampingan. Penerima harus memiliki kriteria-kriteria yang diatur Kementerian Sosial.
“Bantuan untuk keluarga calon penerima harus mempunyai komponen kesehatan tertentu, misal memiliki ibu hamil dan anak balita maksimal anak kedua. Serta juga dilihat dari komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial,” timpalnya.
Menurut Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, bantuan PPKM Mikro bagi warga yang berhak bakal dipantau secara langsung oleh Dinsos agar penyalurannya tepat sasaran.
“Untuk bantuan PKH tahap 1 dan 2 sebenarnya sudah dari Januari. Tapi pengiriman memang per triwulan sesuai instruksi Kemensos. Bantuan ini banyak mulai dari pendidikan, kesejahteraan pendidikan, dan bantuan langsung non tunai,” tandasnya.
